Indonesia Siap Akui Israel?

KALIMAT potongannya dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto berbunyi, “….Indonesia siap untuk mengakui Israel…..“.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu sore, 28 Mei 2025.

Prancis tentu dikenal sebagai mitra utama Israel. Hal ini pernah ditegaskan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, saat berpidato di depan Kongres Yahudi Dunia, bahwa Prancis akan terus mendukung Israel.

“Prancis-lah mitra keamanan terbaik bagi Israel,” ujar Sarkozy, saat itu, Kamis, 10 November 2011 silam.

Adapun Presiden Prancis sekarang Macron, lebih bersikap kritis terhadap Israel. Bahkan Prancis mengeluarkan statemen ingin mengakui keberadaan Negara Palestina.

Kembali ke pernyataan Presiden Prabowo, sontak, menuai tanggapan beragam. Tentu tanggapan berbagai kalangan itu menunjukkan kepedulian yang luar biasa terhadap perjuangan rakyat dan bangsa Palestina dalam menghadapi penjajahan Israel. Sekaligus sensitivitas tinggi berkaitan dengan isu hubungan diplomatik Indonesia dan Israel.

Pernyataan Selengkapnya

Dikutip dari laman Presiden RI, berikut siaran pers yang dikeluarkan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Media dan Informasi (BPMI Setpres), dan dipublikasikan pada Rabu sore, 28 Mei 2025, dengan judul “Presiden Prabowo Serukan Israel untuk Akui Negara Palestina”.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyerukan agar Israel mengakui kedaulatan negara Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangan pers bersama Presiden Republik Prancis, Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 28 Mei 2025.

“Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut,” ucapnya.

Di berbagai forum, Presiden Prabowo telah banyak menyampaikan sikap Indonesia yang memandang bahwa penyelesaian two-state solution merupakan jalan satu-satunya untuk mencapai perdamaian yang benar. Untuk itu, Indonesia mendukung rencana penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi (KTT) oleh Prancis dan Arab Saudi pada bulan Juni mendatang untuk mewujudkan hal tersebut.

“Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi atas peran aktif Prancis dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan bagi Palestina. Ia menekankan bahwa Indonesia dan Prancis memiliki visi yang sejalan dalam mendesak penghentian kekerasan dan memperluas akses kemanusiaan di wilayah Gaza.

“Prancis akan terus mendesak segera diberlakunya penghentian kegiatan bersenjata di Gaza. Dan menyerukan jaminan terhadap akses kemanusiaan penuh,” ujar Presiden Prabowo.

Sikap Indonesia terhadap penyelesaian konflik Palestina dan Israel sejalan dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembukaan tertuang komitmen bangsa Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Beragam Tanggapan

Pernyataan Presiden Prabowo yang mengarah pada kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu Palestina dan potensi pembukaan hubungan diplomatik dengan Israelm, segera mendapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam hal ini, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, MA. yang menegaskan bahwa membuka normalisasi hubungan dengan Israel tanpa penghentian penjajahan adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi, sejarah diplomasi Indonesia, dan prinsip kemanusiaan universal.

Hal itu disampaikan dalam merespon pernyataan Presiden Prabowo soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, syaratnya mengutamakan Palestina merdeka secara penuh.

“UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Selama Israel masih menjajah Palestina, menduduki wilayahnya, dan menahan warganya, Indonesia tak punya alasan untuk menjalin hubungan diplomatik. Namun jika penjajahan itu dihentikan sepenuhnya, maka diplomasi bisa dipertimbangkan demi perdamaian global,” tegas Sudarnoto.

Meski demikian, MUI tetap mengingatkan bahwa keadilan harus ditegakkan. Ia menyerukan agar Israel dihukum atas kejahatan perang yang dilakukan, termasuk dengan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagaimana telah diperintahkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

“MUI mendukung langkah pemerintah Indonesia yang terus berpihak pada perjuangan rakyat Palestina. Ini sejalan dengan hasil Ijtima Ulama dan menjadi komitmen bersama umat Islam Indonesia,” ujarnya.

Dia juga menyatakan bahwa pertemuan tersebut memiliki makna strategis di tengah dinamika global, terutama pascagenosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Gaza.

Prof. Sudarnoto juga menilai bahwa kunjungan Macron ke Jakarta, menyusul kunjungan kenegaraan PM Cina sebelumnya, menjadi simbol penting dari konsolidasi global untuk perdamaian dan kemanusiaan.

“Perancis adalah satu dari sedikit negara Barat yang bersikap tegas mendukung kemerdekaan Palestina. Ini menandakan mulai terjadinya keretakan di antara negara-negara pendukung Israel,” kata Sudarnoto

Ia menambahkan, dukungan dunia internasional terhadap Palestina makin kuat, sehingga dapat mengapresiasi komitmen kedua pemimpin negara dalam memperkuat dukungan kepada Palestina.

Prof. Sudarnoto menyebutkan, langkah tersebut bukan semata untuk kepentingan bilateral, tetapi juga merupakan wujud solidaritas kemanusiaan, kedaulatan, dan perdamaian sejati.

Harapan dari Pertemuan Prabowo dan Macron dapat menjadi momentum bagi terbentuknya aliansi global negara-negara pecinta damai untuk menekan Israel menghentikan penjajahan dan genosida terhadap Palestina, serta mengembalikan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Tanggapan lain dikemukakan aktivis kemanusiaan dr. Sarbini Abdul Murad yang menyatakan, mengakui kadaulatan Zionis Israel dan menjalin hubungan diplomatik dengan penjajah itu bertentangan dengan UUD 1945 yang tegas menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia.

Komentar itu menyusul isu yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, jika mereka mengakui Palestina merdeka.

“Sekarang yang paling penting adalah Prabowo melobi Presiden AS Trump untuk menghentikan genosida di Gaza serta membuka koridor kemanusiaan. Dengan begitu, warga Gaza tidak akan terus-menerus mengalami kelaparan,” ujar dr. Sarbini dalam pernyataannya kepada Mi’raj News Agency (MINA), Rabu (28/5/2025).

Dr. Sarbini juga mengingatkan pentingnya mengambil pelajaran dari negara-negara Arab, termasuk Mesir, Yordania, Turki, UEA dan lainnya yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tetapi gagal menghentikan penderitaan rakyat Palestina.

“Mesir dan negara-negara Arab lainnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan genosida di Gaza. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap Israel tidak otomatis membawa keadilan bagi rakyat Palestina,” katanya.

“Indonesia harus konsisten pada amanat Pembukaan UUD 1945. Mengakui Zionis berarti mengakui penjajahan dan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip bangsa kita,” tegasnya.

Tanggapan serupa dating dari lembaga yang peduli terhadap masalah Masjid Al-Aqsa dan Palestina, Aqsa Working Group (AWG) yang menyampaikan pernyataan sikap terkait pernyataan Presiden Prabowo tersebut.

Dengan penuh tanggung jawab moral, kepedulian kemanusiaan, dan komitmen perjuangan terhadap pembebasan Masjid Al-Aqsa dan tanah Palestina, AWG menyatakan : Menyampaikan kesiapan mengakui “Israel” sebagai negara dalam kondisi saat ini—di tengah agresi brutal, penjajahan yang belum berakhir, dan pembantaian yang terus berlangsung—merupakan pernyataan yang tidak perlu, bahkan menyesakkan nurani. Ucapan semacam itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak pro-Zionis Israel sebagai legitimasi terhadap eksistensi entitas penjajah, padahal penderitaan rakyat Palestina belum berakhir.

Baca Juga: Semesta Bergerak untuk Gaza

Kemerdekaan Palestina tidak sekadar simbolik atau administratif, melainkan harus meliputi kedaulatan penuh dari Sungai Yordan hingga Laut Tengah, termasuk pembebasan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina, hak untuk kembali bagi para pengungsi, mengembalikan harta benda bangsa Palestina yang dirampas (restitusi), dan menuntut, mengadili, dan menghukum para pelaku kejahatan kemanusiaan.

Maka, menyandingkan kemerdekaan Palestina dengan pengakuan terhadap “Israel” adalah narasi yang berpotensi mengaburkan makna sejati keadilan. Demikian pernyataan AWG yang disampaikan Ketua Presidium AWG, M. Anshorullah.

Pernyataan menambahkan, mengakui “Israel”, bahkan dalam bentuk pernyataan bersyarat sekalipun, berarti membuka ruang kompromi terhadap sejarah panjang kejahatan, perampasan tanah, pelanggaran HAM, dan genosida terhadap rakyat Palestina. Ini bukan sekadar masalah diplomasi, melainkan masalah moral dan akhlak kemanusiaan.

Untuk itu, AWG mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengklarifikasi maksud pernyataan tersebut, serta menegaskan kembali bahwa Indonesia akan tetap konsisten menolak segala bentuk penjajahan dan tidak akan pernah mengakui eksistensi negara “Israel” dan Palestina harus benar-benar merdeka secara menyeluruh.

AWG juga mengajak seluruh elemen bangsa, umat Islam, dan para pemimpin negeri ini untuk tetap teguh dalam membela Palestina, menolak normalisasi dengan “Israel” dan terus memperkuat dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina hingga kemerdekaan penuh dan pembebasan Al-Aqsa terwujud.

“Tidak akan pernah ada damai di tanah yang dijajah, dan tidak akan ada pengakuan bagi mereka yang merampas dengan darah dan senjata,” bunyi pernyataan.

Tak terkecuali, pernyataan Presiden Prabowo pun menuai tanggapan di kalangan netizen, di antaranya dikemukakan akun IG @dekade08, yang mengatakan, ”Terjadi kembali upaya penggiringan opini terkait statement Presiden Prabowo, kali ini upayanya membuat seolah Presiden Prabowo pro kedaulatan Israel. Padahal jelas sekali bahwa Presiden menegaskan selama Israel tidak mengakui Palestina, maka tidak akan pernah terjadi hubungan diplomasi antara Israel dengan Indonesia. Selain itu upaya two state solution bukan hal baru diutarakan oleh stakeholder pemerintahan atau organisasi agama, dari mulai mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sampai Muhamadiyah dan NU semuanya bicara soal two state solution”. []

Mi’raj News Agency (MINA)