Indonesia Tawar Ulang Tarif dengan AS, Selesai Sebelum 2026

Jakarta, MINA – Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan negosiasi ulang dengan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif impor sebesar 19 persen yang diberlakukan terhadap sejumlah komoditas ekspor Indonesia.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa proses negosiasi sedang berlangsung dan ditargetkan selesai sebelum 1 Januari 2026.

“Sekarang proses negosiasi juga masih berjalan sebenarnya. Mudah-mudahan sebelum 1 Januari (2026) sudah selesai,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (6/8).

Budi menambahkan bahwa pemerintah Indonesia berupaya agar tarif yang dikenakan dapat diturunkan, terutama terhadap komoditas ekspor yang tidak diproduksi oleh AS.

Baca Juga: Dewan Pers Catat Lonjakan Pengaduan Tertinggi dalam Empat Tahun

“Untuk komoditas, mungkin belum saya sampaikan dulu komoditas apa, tetapi paling tidak di dalam proses negosiasi nanti, kita juga ingin mendapatkan penurunan tarif seperti komoditas yang tidak dimiliki atau tidak diproduksi oleh Amerika,” ujarnya.

Kebijakan tarif baru ini merupakan bagian dari perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump, dan dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025. Tarif tersebut berdampak langsung pada sejumlah produk ekspor Indonesia yang masuk ke pasar AS, termasuk sektor manufaktur, hasil pertanian, dan barang-barang konsumsi.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari kebijakan proteksionisme ekonomi AS untuk menyeimbangkan defisit perdagangan, namun di sisi lain memicu kekhawatiran dari berbagai negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu mitra dagang utama AS di kawasan Asia Tenggara. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia ke AS pada tahun 2024 mencapai lebih dari USD 22 miliar, dengan kontributor utama berasal dari produk tekstil, alas kaki, furnitur, produk kayu, dan makanan olahan.

Baca Juga: Prediksi Cuaca Jakarta Rabu Ini Cerah, Ada Potensi Hujan Ringan Malam Hari 

Pengenaan tarif tinggi dinilai dapat mengganggu daya saing produk Indonesia di pasar AS, serta berdampak pada sektor industri dan ketenagakerjaan dalam negeri.

Kementerian Perdagangan RI terus menjalin komunikasi diplomatik dan teknis dengan mitra dagang di AS, termasuk melalui forum bilateral dan lembaga perdagangan internasional, untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: PM Pakistan Tegaskan Dukungan terhadap Kashmir pada Peringatan Youm-e-Istehsal