INDONESIA TEGASKAN DUKUNGAN KUAT TERHADAP STATUS AL-QUDS SEBAGAI IBUKOTA PALESTINA

Jakarta, 5 Rabiul Awal 1437/15 Desember 2015 (MINA) – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan Indonesia secara tegas menyatakan Al-Quds (Yerusalem Timur) sebagai ibukota Negara Palestina.

“Isu status Yerusalem merupakan salah satu dari enam outstanding core issues dalam konflik Palestina-Israel, selain isu pengungsi Palestina, permukiman Yahudi, perbatasan, keamanan dan air,” demikian ditegaskan Menlu Retno pada pembukaan International Conference on the Question of Jerusalem di Hotel Borobudur, Jakarta (14/12).

“Isu Yerusalem Timur tidak hanya penting bagi Palestina dan Israel, namun bagi seluruh umat Muslim, Nasrani dan Yahudi mengingat Yerusalem merupakan kota suci bagi ketiga agama tersebut,” ungkap Retno.

Sementara Menlu Palestina Riyad Al-Maliki menyampaikan rasa berterima kasih atas kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi.

“Hal ini menegaskan constant support Indonesia terhadap Palestina,” kata Riyad pada Pembukaan Konferensi.

Dia menegaskan, kemerdekaan Palestina termasuk Al-Quds ibukotanya sejalan dengan Perjanjian Perbatasan 1967 itu tidak dapat dinegosiasikan.

Riyad juga menekankan bahwa hak-hak dasar Rakyat Palestina telah ditegaskan berulangkali di bawah hukum internasional termasuk melalui keputusan Mahkamah Internasional, seluruh Resolusi Dewan Keamanan PBB, SMU PBB dan Dewan HAM.

Riyad Al-Maliki menyayangkan ketidakmampuan masyarakat internasional untuk melindungi dan memberikan pertanggungjawabannya kepada Rakyat Palestina.

Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Desra Percaya, mewakili Ketua Komite Palestina PBB menegaskan, Indonesia merupakan salah satu negara anggota CEIRPP yang paling aktif dalam mendukung perjuangan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat Palestina

Duta Besar Desra menyampaikan bahwa negara anggota PBB memiliki tanggung jawab kolektif terhadap rakyat Palestina dan status Kota Al-Quds, dan harus meminta agar Israel segera menghentikan tindakan unilateralnya yang ilegal.

Dia juga mengajak semua peserta untuk memberikan dukungan kepada Palestina dan menunjukan solidaritasnya.

Dalam penyelenggaraan pertemuan tersebut, Pemerintah RI bekerjasama dengan Komite Palestina PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Sebelumnya, Pemerintah RI juga pernah menjadi tuan rumah pertemuan Komite Palestina PBB, yaitu The UN Asian and Pacific Meeting on the Question of Palestine di Jakarta, 8-9 Juni 2009.

Pertemuan kali ini mengangkat tema “Addressing the Present and Shaping the Future of Jerusalem” dan akan berlangsung selama dua hari, serta diikuti dengan Civil Society Forum on the Question of Palestine, 16 Desember 2015.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan serupa di Ankara, Turki, 12-13 Mei 2014, dengan tema “Strengthening International Support for a Just and Lasting Solution of the Question of Jerusalem”.

Selain menghadirkan pejabat senior dari negara-negara anggota dan pengamat Komite Palestina PBB, pertemuan juga dihadiri perwakilan dari kalangan diplomatik di Jakarta, serta sejumlah pakar internasional.(L/P007/R04/R05)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)