INDONESIA-PAPUA NUGINI SEPAKAT JAJAKI PENGAJARAN BAHASA INDONESIA

Foto: Kemlu dok

Kuala Lumpur, 19 Syawal 1436/5 Agustus 2015 (MINA) – Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi mengatakan Papua Nugini (PNG) setuju untuk menjajaki Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah PNG.

Hal tersebut dikemukakan Retno usai bertemu dengan Menlu PNG Rimbink Pato, di sela-sela rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-48, di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (4/8).

Rencana pengajaran Bahasa Indonesia sebagai pilot project itu akan segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat di beberapa sekolah dasar atau menengah di PNG.

Selain kerjasama pengajaran Bahasa Indonesia, kedua Menlu juga menyepakati meningkatan kerjasama dalam konteks Melanesia. Menurut Retno sejauh ini, Indonesia sudah banyak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Melanesian Art and Culture.

“Dengan peningkatan kerjasama tersebut, persaudaraan Indonesia dan PNG akan lebih kuat,” ujar Menlu optimis.

Retno menambahkan, Indonesia yang telah memperoleh status associate member Melanesian Spearhead Group (MSG) juga berkomitmen terus memajukan kerjasama dalam konteks MSG dengan memrioritaskan kerjasama di bidang ekonomi.

Indonesia merupakan rumah bagi sekitar 11 juta masyarakat Melanesia yang berada di lima provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Karena itulah peningkatan hubungan dan kerjasama yang baik dengan negara di kawasan Pasifik ini menjadi salah satu fokus Dan prioritas pemerintah.

Sementara itu, dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Norwegia, Borge Brende pada hari yang sama, Menlu juga membahas permasalahan pendidikan dalam konteks internasional. Menlu menjelaskan, Indonesia dan Norwegia saat ini tengah berkolaborasi dalam kerjasama penggalangan dana untuk pendidikan global.

Indonesia dan Norwegia akan kembali duduk bersama di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, September mendatang untuk membahas peningkatan investasi di sektor pendidikan global, mengidentifikasi tantangan di bidang pendidikan dan menyusun roadmap untuk meningkatkan investasi dan rekomendasi kebijakan pendidikan.

Kerjasama tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama antara Presiden RI Joko Widodo, Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg, Presiden Malawi Peter Mutharika, Presiden Chile Michelle BacheletJeria, Dan Dirjen UNESCO Irina Bokova sebagai co-convenors dalam Commission on Financing of Global Education Opportunities.

Pada kesempatan tersebut Retno juga mengingatkan Norwegia untuk segera menindaklanjuti persetujuan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas ke Norwegia yang telah diajukan sejak Juli 2015.(L/R04/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)