Inggris akan Tutup Kedutaan Besar Afghanistan di London

London, MINA – Pemeritah Inggris telah memerintahkan penutupan Kedutaan Besar Afghanistan di London paling lambat 27 September.

Dalam sebuah unggahan di platform X, Duta Besar Afghanistan Zalmai Rassoul mengumumkan keputusan tersebut dibuat oleh pemerintah Inggris, di tengah pertikaian yang sedang berlangsung mengenai kendali Kedutaan Besar Afghanistan di negara-negara Barat.

Saat ini, puluhan Kedutaan terus beroperasi, dijalankan oleh para diplomat yang berafiliasi dengan mantan pemerintah Afghanistan yang didukung AS dari mantan Presiden Ashraf Ghani.

“Kami berterima kasih dan menghargai semua kolega, warga negara, dan lembaga terkait yang telah bekerja sama secara tulus dengan Kedutaan Besar Afghanistan di London selama periode ini,” kata Rassoul.

Pada bulan Juli, pemerintah Taliban Afghanistan yang belum diakui mengirim surat ke 13 negara, termasuk negara-negara Eropa, Kanada, dan Australia, yang menyatakan bahwa layanan konsuler yang disediakan oleh kedutaan besar yang dikelola oleh para diplomat dari mantan pemerintah Afghanistan tidak sah tanpa keterlibatan Taliban.

Sebagai tanggapan, negara-negara seperti Amerika Serikat dan sekarang Inggris telah menutup misi diplomatik Afghanistan.

Menurut jaringan berita independen Afghanistan, Amu TV, Jerman telah mendesak Kedutaan Besar Afghanistan di Berlin untuk terlibat dengan Taliban, menjadi satu-satunya negara yang secara resmi menanggapi surat-surat Taliban.

Pada hari Sabtu, sebuah protes di luar Kementerian Luar Negeri Jerman digelar warga Afghanistan untuk menentang keterlibatan diplomatik dengan Taliban, menarik perhatian pada catatan hak asasi manusia gerakan tersebut.

Di Inggris, kelompok-kelompok hak asasi Afghanistan telah menyatakan kekhawatiran atas penutupan Kedutaan Besar Afghanistan di London secara tiba-tiba, dengan alasan hal itu telah membuat warga Afghanistan menanggung akibatnya.

Mohammed Asif, Direktur Organisasi Afghan Human Rights Foundation yang berbasis di Inggris, mengatakan kepada The New Arab para pegiat hak asasi “sedih dan marah” bahwa kedutaan besar akan menutup pintunya bagi warga Afghanistan.

Menuduh Inggris dan AS mendorong Taliban kembali berkuasa, Asif menambahkan pemerintah Inggris harus bertanggung jawab atas “situasi kacau saat ini” di Afghanistan.

“Banyak warga Afghanistan membutuhkan bantuan konsuler dan bantuan sehari-hari, terutama untuk paspor dan akta kelahiran,” tambahnya.

Pakar hukum mengatakan sebagai akibat dari tidak adanya pemerintah yang diakui secara internasional di Afghanistan, akan ada tantangan yang signifikan bagi warga negara Afghanistan di luar negeri.

Bulan lalu, Taliban mengumumkan hanya layanan konsuler dari lima Kedutaan ang berlokasi di Jerman, Belanda, Spanyol, Bulgaria, dan Republik Ceko, yang akan diakui oleh rezim mereka.

Negara-negara Eropa diperkirakan akan mengadakan pertemuan khusus pada tanggal 28 September, untuk memutuskan masa depan Kedutaan Besar Afghanistan di seluruh benua.

Sementara banyak negara menolak untuk mengakui pemerintahan Taliban, beberapa negara, seperti Tiongkok dan Uni Emirat Arab, telah menyerahkan Kedutaan Besar Afghanistan mereka kepada diplomat yang ditunjuk oleh Taliban.

Meskipun telah berkuasa selama tiga tahun, pemerintah Taliban di Afghanistan tetap tidak diakui oleh masyarakat internasional.

Catatan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan kelompok tersebut dan hubungannya dengan organisasi ekstremis telah mengisolasi para pemimpinnya, yang pada dasarnya membuat mereka dikucilkan dan mengucilkan Afghanistan dari sistem keuangan global. []

Mi’raj News Agency (MINA)