London, MINA – Pemerintah Inggris pada Kamis (21/8) memanggil Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely, sebagai bentuk protes atas keputusan Komite Perencanaan Tinggi Israel yang menyetujui pembangunan permukiman di kawasan E1, sebelah timur Yerusalem, wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Jurubicara Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan, mengutuk keras keputusan tersebut. London menegaskan, jika rencana itu dijalankan, maka akan menjadi pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Anadolu melaporkan.
“Rencana permukiman ini, jika diterapkan, akan membelah negara Palestina masa depan menjadi dua, serta merusak secara kritis solusi dua negara,” tegas pernyataan resmi Kantor Luar Negeri Inggris.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich telah menyetujui pembangunan 3.401 unit permukiman di Ma’ale Adumim, timur Yerusalem, serta 3.515 unit lainnya di area sekitarnya. Proyek tersebut bertujuan memutus keterhubungan Tepi Barat bagian utara dan selatan, sekaligus mengisolasi Yerusalem Timur dari wilayah Palestina lainnya.
Baca Juga: Belanda Larang Perusahaan Israel Ikut Pameran Senjata Terkait Agresi Gaza
Rencana permukiman E1 sejak lama mendapat penolakan keras dari komunitas internasional karena dianggap sebagai upaya Israel untuk memperkuat kendali atas Tepi Barat dan menghalangi berdirinya negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Sebagai latar belakang, pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur telah berulang kali dikecam oleh PBB, Uni Eropa, dan berbagai negara. Menurut hukum internasional, semua permukiman Israel di wilayah pendudukan dinyatakan ilegal. Namun, Israel terus melanjutkan ekspansi sebagai bagian dari agenda politik dalam memperluas kontrol atas tanah Palestina. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Milad ke-17 di Malaysia, AWG Teguhkan Komitmen Perjuangan Pembebasan Al-Aqsa