Inggris Tolak Beri Perlindungan Bagi Warganya yang Ikut Global Sumud Flotila

Hasanatun Aliyah Editor : Ali Farkhan Tsani - 53 detik yang lalu

53 detik yang lalu

0 Views

London, MINA – Para aktivis pada Sabtu (6/8) kembali menyerukan perlindungan internasional setelah pemerintah Inggris menolak memberikan jaminan keamanan bagi warganya yang ikut dalam misi Global Sumud Flotila ke Jalur Gaza.

Armada Bantuan Sipil Internasional Global Sumud Flotilla, yang terdiri dari aktivis, seniman, politisi, dokter, dan jurnalis dari lebih dari 44 negara, telah berlayar dari Barcelona menuju Gaza pada 31 Agustus 2025.

Armada ini membawa bantuan kemanusiaan berupa makanan, air, dan perlengkapan medis untuk warga Palestina di Jalur Gaza yang masih berada di bawah blokade pendudukan Zionis.

Meskipun terdapat delegasi dari Inggris dalam armada ini, Perdana Menteri Keir Starmer menegaskan, pemerintahnya tidak akan memberikan perlindungan terhadap warga Inggris yang terlibat.

Organisasi penyelenggara armada mendesak pemerintah di seluruh dunia, PBB dan pengamat internasional untuk berdiri bersama mereka dan menjamin keselamatan perjalanan mereka.

“Global Sumud Flotilla bersatu dalam misi kemanusiaan untuk mengirimkan bantuan mendesak kepada rakyat Palestina yang menghadapi genosida, kelaparan, dan krisis kesehatan akibat pengepungan ilegal Israel di Gaza,” ujar juru bicara armada tersebut.

Lebih dari 140 perwakilan terpilih dari berbagai negara menandatangani pernyataan yang menyerukan pembentukan koridor kemanusiaan dan perlindungan bagi para relawan. Namun, tidak ada satu pun dari Inggris yang menandatangani seruan tersebut.

Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel dari kubu sayap kanan, Itamar Ben Gvir, mengancam akan melabeli para relawan flotilla sebagai “teroris” dan menyita kapal mereka.

Dua armada bantuan sebelumnya, Madleen dan Handala, telah dicegat oleh pasukan Israel, dan para pesertanya ditahan lalu dideportasi.

Juru bicara urusan luar negeri Partai Hijau Skotlandia, Patrick Harvie, mengecam sikap pemerintah Inggris yang dianggapnya sebagai aib nasional.

Ia menegaskan, perdana menteri memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mendukung misi kemanusiaan ini.

“Kapal-kapal ini membawa susu bayi, popok, dan perlengkapan medis. Kegagalan memberikan dukungan akan mencoreng nama baik negara kita selama beberapa generasi,” katanya. []

Mi’raj News Agency (MINA)