Inggris Tolak Minta Maaf Atas Deklarasi Balfour

Betlehem, 29 Rajab 1438/ 26 April 2017 (MINA) – Duta Besar Palestina untuk Inggris Manuel Hassassian mengatakan, Inggris tidak akan meminta maaf atas Deklarasi Balfour (pada peristiwa Nakbah), yang berkontribusi pada pembentukan sebuah negara sepihak Israel.

“Pemerintah Inggris secara resmi menolak permintaan maaf untuk dokumen tahun 1917 yang mendukung pembentukan sebuah negara Yahudi mengenai apa yang akan menjadi Mandat Inggris kepada Palestina,” kata Hassassian kepada Kantor Berita Palestina WAFA dikutip MINA, Rabu (26/4).

Dia juga menegaskan, Inggris akan mengadakan perayaan, bersama dengan pemerintah Israel, dalam peringatan 100 tahun dokumen tersebut pada 2 November mendatang,

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendesak Inggris untuk tidak merayakan dokumen deklarasi saat mendiang Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour menjanjikan orang-orang Yahudi Eropa sebuah tanah air di Palestina, pada 2 November 1917, yang sama sekali mengabaikan fakta bahwa ada orang-orang berdaulat tinggal di sana.

Pernyataan Abbas itu disampaikan saat KTT Arab baru-baru ini di Yordania, dia mendorong pemerintah Inggris untuk secara resmi meminta maaf kepada rakyat Palestina sebagai gantinya.

Para pemimpin Palestina terus mengeluarkan ancaman menuntut pemerintah Inggris atas deklarasi tersebut.

“Sejumlah pengacara di Inggris telah membuat keputusan untuk menuntut pemerintah, jika Inggris mundur, meminta maaf kepada rakyat Palestina dan mengakui keadaan Palestina, masalah tuntutan terhadap Inggris akan dibatalkan,” kata Hassassian.

Pemerintah Inggris bertekad untuk tidak mundur dari posisinya karena, menurut Kementerian Luar Negeri Inggris, Deklarasi Balfour merupakan bagian integral dari sejarah penjajahan Inggris dan telah melayani kepentingan orang-orang Yahudi yang mengungsi di Eropa.

Sementara itu, lebih dari 11.000 orang pada 12 April menandatangani sebuah petisi yang meminta pemerintah Inggris untuk secara resmi meminta maaf atas Deklarasi Balfour.

Petisi tersebut berbunyi, Deklarasi Balfour tahun 1917 secara jelas berprasangka terhadap hak-hak rakyat Palestina dan memastikan nasib mereka, yang menyebabkan penderitaan yang tak terkatakan. Sejak saat itu, tujuh juta pengungsi Palestina, lebih dari separuh penduduk Palestina, harus menanggung ketidakadilan historis ini, sebuah penolakan terang-terangan atas hak asasi mereka.

Awal Bencana Nakbah

Hampir satu abad lalu, sebuah surat yang dikirim dari Sekretaris Kementerian Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour kepada Baron Rothschild, seorang pemimpin Yahudi Inggris, menyatakan dukungan Inggris untuk “berdirinya sebuah rumah nasional untuk orang-orang Yahudi di Palestina.”

Rakyat Palestina sejak melihat deklarasi tersebut, membuka jalan bagi penciptaan negara sepihak Israel dengan mengorbankan penduduk asli tanah tersebut.

Deklarasi tersebut dibuat sebelum Inggris merebut kendali Palestina dari Kekhalifahan Turki Utsmani, dan tidak dipublikasikan sampai beberapa tahun setelah Perang Dunia I, pada tahun 1920.

Pada saat itu, Inggris telah secara formal memberikan mandat atas Palestina oleh Liga Bangsa-Bangsa (PBB), dan berjuang dengan kewajiban kontradiktifnya untuk “memberi penghargaan” kepada orang Arab atas dukungan mereka selama perang, sementara juga memenuhi janji mereka untuk menciptakan sebuah negara Yahudi.

Setelah Perang Dunia II, pasukan Inggris mengundurkan diri dari Palestina, meninggalkannya di tangan PBB yang baru dibuat, memilih partisi, terbukti perlahan-lahan muncul dari skala luas Holocaust di Eropa.

Keputusan tersebut menyebabkan perang 1935 antara negara-negara Arab, termasuk orang-orang Palestina, dan imigran Yahudi, yang akhirnya menghasilkan negara sepihak Israel dan pengusiran lebih dari 700.000 orang warga Palestina dari rumah mereka di dalam perbatasannya, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Nakbah. (T/R12/R01)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)