Inggris Tunda Ekspor Senjata ke Israel

London, MINA – Pemerintah Inggris menunda keputusan akan melanjutkan pemberian lisensi ekspor senjata ke Israel saat parlemen bersiap untuk reses musim panasnya.

Berbicara di hadapan anggota Parlemen, Selasa (30/7), Menteri Luar Negeri David Lammy mengatakan, ia telah menugaskan penasihat hukum baru mengenai kepatuhan Israel terhadap hukum humaniter internasional dalam perangnya di Gaza.

David Lammy mengatakan hal itu pada hari pertamanya menjabat sebagai Menlu, menyusul kemenangan Partai Buruh dalam pemilihan umum 4 Juli.

“Ini adalah proses yang sedang berlangsung. Saya berjanji untuk memberi tahu Parlemen secepatnya mengenai masalah yang sangat serius ini,” kata Lammy. Middle East Eye (MEE) melaporkan.

Beberapa sumber mengatakan, pemerintah baru berencana untuk memberlakukan pembatasan penjualan senjata pekan ini.

Laporan Times, Selasa () menunjukkan pengumuman tersebut ditunda karena pemerintah meninjau bukti untuk mengidentifikasi senjata buatan Inggris mana yang mungkin telah digunakan dalam dugaan kejahatan perang.

Lammy mengatakan kepada anggota Parlemen awal bulan ini, mengingat serangan Houthi, Hezbollah dan Hamas terhadap Israel, tidaklah tepat untuk memberlakukan larangan menyeluruh terhadap negara kita.

Ia mengisyaratkan bahwa ia sedang mempertimbangkan senjata ofensif yang dapat digunakan Israel di Gaza sebagai bagian dari tinjauan yang telah ia perintahkan.

“Sangat penting bagi pemerintah Inggris untuk segera menangguhkan lisensi yang ada dan yang baru untuk semua penjualan senjata, baik langsung ke Israel atau melalui pihak ketiga,” lanjutnya.

Anggota parlemen dari Partai Buruh Afzal Khan mengatakan di Parlemen, ia yakin Inggris akan membatasi penjualan senjata ke Israel.

“Itu sudah pernah dilakukan sebelumnya,” katanya mengacu pada lima perdana menteri yang sebelumnya telah memberlakukan pembatasan.

“Kita baru tiga pekan dalam pemerintahan Buruh dan telah melihat banyak perkembangan positif yang belum pernah kita lihat di bawah pemerintahan Konservatif. Kita perlu mempertahankannya dan menghormati hukum internasional,” ujarnya.

“Kita telah menerima laporan ICJ dan perlu memberi waktu kepada pemerintah untuk menelaahnya,” kata Khan, mengacu pada pendapat penasihat Mahkamah Internasional yang dirilis awal bulan ini yang menyerukan negara-negara untuk berhenti membantu pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk Gaza.

Menteri untuk Pembangunan Anneliese Dodds menanggapi, dengan mengatakan, ini adalah proses hukum. Proses ini harus dipatuhi. Pemerintah ini benar-benar jelas bahwa kita harus bertindak dengan integritas dan memastikan bahwa kita mengikuti semua prosedur hukum tersebut.

Hannah Bond, salah satu CEO lembaga amal ActionAid UK, mengatakan, Pemerintah Inggris memiliki kewajiban tegas untuk segera menghentikan semua lisensi senjata untuk pemerintah Israel, sementara puluhan ribu warga Palestina di Gaza nyaris tidak bisa bertahan hidup dalam beberapa kondisi kemanusiaan terburuk yang pernah ada.

“Seperti yang diketahui pemerintah, Inggris tetap berisiko serius terlibat dalam potensi kejahatan perang jika pemerintah tidak berkomitmen untuk melarang semua lisensi senjata,” ujarnya.

Larangan ekspor senjata ke Israel akan menjadi perubahan kebijakan besar ketiga Inggris terhadap serangan Israel di Gaza sejak pemerintahan baru terpilih.

Awal bulan ini, Lammy mengumumkan, pendanaan Inggris telah dikembalikan ke badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

Prekan lalu, pemerintah mencabut keberatannya terhadap surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk pejabat senior Israel pemimpin. []

Mi’raj News Agency (MINA)