Inggris Tunda Penangguhan Ekspor Suku Cadang F-35 ke Israel

London, MINA – Pengadilan Tinggi Inggris pada Senin (18/11) menunda keputusan penangguhan ekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel hingga pertengahan Januari 2025 mendatang, setelah adanya permintaan dari tim hukum pemerintah.

Penangguhan keputusan itu langsung mengundang kritikan tajam dari sejumlah lembaga yang fokus di bidang kemanusiaan, termasuk LSM hak-hak Palestina di Inggris, Al-Haq, dengan mengatakan, penjualan tersebut dapat melanggar Hukum Humaniter Internasional karena serangan brutal Israel di Gaza.

Kelompok Al-Haq menduga, penundaan tersebut sengaja dilakukan di tengah agresi militer Israel di Gaza yang terus berlanjut, di mana lebih dari 43.970 orang terbunuh, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Gugatan hukum, yang diprakarsai Global Legal Action Network (GLAN) dan kelompok Al-Haq, ditujukan terhadap Departemen Bisnis dan Perdagangan karena menyetujui ekspor suku cadang F-35 Israel buatan Inggris, jet tempur yang diduga digunakan Israel untuk melakukan serangan udara ke Gaza.

“Pemerintah hari ini telah menunjukkan kurangnya urgensi dan keinginan untuk menunda proses secara berlebihan,” kata pengacara GLAN, Charlotte Andrews-Briscoe kepada The New Arab.

“Mereka meminta waktu berbulan-bulan lebih lama meskipun kami telah menyerahkan, selama 11 bulan terakhir surat panggilan ini, sekitar 7.000 halaman bukti yang sangat banyak yang menunjukkan kekejaman Israel di Gaza,” kata Andrews-Briscoe.

Dia menyayangkan alasan utama yang digunakan pemerintah untuk penundaan penangguhan ekspor suku cadang F-35 karena “panjang dan sulit”.

“Sementara itu, Gaza dihapus oleh tentara Israel yang difasilitasi oleh Inggris,” tambahnya.

Pada September lalu, pemerintah Inggris menangguhkan 30 dari sekitar 350 lisensi senjata untuk Israel karena “risiko yang jelas” bahwa senjata tersebut dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Namun, PBB tidak menangguhkan lima lisensi yang terkait dengan komponen F-35, yang diketahui menjatuhkan bom GBU31 dan GBU32 seberat 1.000 dan 2.000 pon.

“PBB telah secara tegas mengutuk bom-bom ini karena mustahil menjatuhkannya di tempat yang padat penduduk seperti Gaza dan karena hal itu sah menurut hukum humaniter internasional,” kata Andrews-Briscoe.

Putusan tersebut juga mengungkap, pada 18 Juli lalu, Sekretaris Negara untuk Pertahanan Britania Raya, John Healey memberi tahu Menteri Perdagangan, Jonathan Reynolds bahwa negara tersebut tidak dapat menangguhkan lisensi F-35 “tanpa berdampak luas pada seluruh program F-35”, mengingat beberapa komponen pesawat tersebut sampai ke Israel secara tidak langsung.

“Penangguhan lisensi F-35 yang mengakibatkan gangguan bagi pesawat mitra, bahkan untuk waktu yang singkat, akan berdampak besar pada perdamaian dan keamanan internasional, serta kepercayaan AS terhadap Inggris dan NATO,” kata Healey kepada Reynolds.

Sekitar 15 persen komponen dalam F-35 buatan AS diproduksi di Inggris, sehingga pemerintah Inggris dapat memainkan peran penting dalam melindungi kehidupan warga sipil di Gaza.

Dari 364 lisensi ekspor senjata Inggris ke Israel, termasuk lebih dari seratus yang dikeluarkan selama 14 bulan terakhir, total 90 diberikan kepada pasukan Israel, menurut GLAN.

Lisensi yang tersisa dan sedang berlangsung untuk pasukan Israel ini terkait dengan pesawat latih dan sistem lain yang menurut pemerintah “jelas tidak terkait” dengan operasi militer di Gaza, Lebanon, dan Tepi Barat.

Amnesty, Oxfam, dan Human Rights Watch telah mendukung kasus yang sedang berlangsung dan memberikan bukti ahli yang akan memperkuat penangguhan ekspor suku cadang F-35 ke Israel.

“Kami telah memberikan banyak bukti yang menunjukkan bahwa, sayangnya, otoritas Israel tidak memiliki komitmen terhadap Hukum Humaniter Internasional, yang berarti bahwa ekspor senjata harus dihentikan,” kata Direktur Program Hukum dan HAM Amnesty Internasional, Tom Southerden kepada The New Arab.

Juru bicara Campaign Against Arms Trade, Emily Apple juga menyesalkan penjualan senjata tersebut dari Inggris ke Israel.

“Sebenarnya sangat menyedihkan bahwa kita berada di sini hari ini karena pemerintahan berturut-turut telah gagal mengambil satu-satunya pilihan hukum dan moral yang tersedia bagi mereka, menangguhkan penjualan senjata ke Israel,” katanya. []

Mi’raj News Agency (MINA)