Ini Tiga Kasus Korupsi Besar Netanyahu

Tel Aviv, MINA – Sidang korupsi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali digelar pada Senin (10/2) setelah tertunda selama dua pekan akibat kunjungannya ke Amerika Serikat, sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency.

Di hadapan majelis hakim di Pengadilan Distrik Tel Aviv, Netanyahu menyampaikan bahwa ia merasa baik secara politik, namun menghadapi tantangan medis.

“Secara politik, saya merasa hebat; saya menjalani kunjungan bersejarah dan cukup puas. Secara medis, ini adalah minggu yang sulit dan melelahkan; saya sedang mengonsumsi antibiotik sekarang,” ujar Netanyahu, dikutip dari Channel 12 Israel.

Netanyahu telah menghadiri persidangan sebanyak delapan kali sejak 10 Desember 2024.

Sidangnya sempat ditunda pada Desember lalu akibat operasi pengangkatan prostat yang dijalaninya.

Tiga Kasus Korupsi Besar

Perdana Menteri Israel yang kini menghadapi tekanan domestik dan internasional ini didakwa dalam tiga kasus korupsi besar yang diajukan pada 2019.

Pertama, Kasus 1.000, yakni dugaan menerima hadiah mewah, termasuk cerutu dan sampanye, dari miliarder sebagai imbalan atas keuntungan pribadi.

Kedua, Kasus 2.000, berupa tuduhan mencoba membuat kesepakatan dengan pemilik surat kabar terbesar Israel untuk mendapatkan pemberitaan positif.

Ketiga, Kasus 4.000, yaitu dugaan keterlibatan dalam skandal suap dengan perusahaan telekomunikasi besar Israel, Bezeq, guna mendapatkan liputan media yang menguntungkan.

Netanyahu membantah semua tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai “rekayasa politik”.

Ia adalah perdana menteri pertama dalam sejarah Israel yang menghadapi pengadilan sebagai terdakwa kriminal saat masih menjabat.

Di bawah hukum Israel, ia tidak diwajibkan mengundurkan diri kecuali terbukti bersalah oleh Mahkamah Agung, sebuah proses hukum yang dapat memakan waktu berbulan-bulan.

Dugaan Kejahatan Perang di Gaza

Selain menghadapi kasus korupsi di dalam negeri, Netanyahu juga terancam tuntutan internasional.

Pada November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Sejak eskalasi agresi militer Israel ke Gaza, lebih dari 48.200 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak, dilaporkan tewas.

Tekanan global semakin meningkat agar Netanyahu diadili atas kebijakan militernya yang dinilai melanggar hukum internasional.

Sementara Netanyahu terus berjuang untuk mempertahankan kekuasaannya, demonstrasi besar-besaran terus berlangsung di Israel.

Ribuan warga berkumpul di Hostages Square, Tel Aviv, pada 1 Februari 2025, menuntut pemerintah agar melanjutkan kesepakatan pertukaran sandera.

Dengan persidangan yang kembali berlangsung dan krisis politik yang semakin dalam, masa depan Netanyahu sebagai pemimpin Israel kini berada di ujung tanduk.[]

Mi’raj News Agency (MINA)