Inisiatif Nasional Bahrain Desak Pemerintahnya Batalkan Konferensi Normalisasi Israel

Manama, MINA – LSM Inisiatif Nasional Bahrain Melawan Normalisasi meminta pemerintah negara itu untuk membatalkan konferensi normalisasi dengan pendudukan Israel, yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Maret.

Dikutip dari Palinfo, Senin, (6/3) Inisiatif tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Ahad,”Dalam langkah baru menuju normalisasi dengan musuh Zionis, Dewan Pengembangan Ekonomi Bahrain dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan berniat untuk mengadakan konferensi di Bahrain, pada 13-15 Maret 2023.”

Dia menambahkan, konferensi ini bertajuk (Komunikasi untuk Inovasi) bekerja sama dengan lembaga Zionis bernama Start-up Nation Central, untuk menciptakan hubungan komersial dan ekonomi yang dinormalisasi dengan perusahaan Zionis tersebut.

Dia menegaskan penolakannya secara kategoris terhadap penurunan berbahaya menuju normalisasi hubungan dengan musuh Zionis, dan menyerahkan sendi-sendi ekonomi nasional, sektor pendidikan, dan pemuda kepada pendudukan Zionis dan lembaga-lembaganya yang merusak.

Inisiatif Bahraini menyatakan, mengunakan istilah normalisasi ekonomi, komersial dan pendidikan tidak lain adalah kamuflase, seperti halnya dengan dimasukkannya Kongres Yahudi Sedunia dalam proses pendidikan, yang merupakan kesalahan yang berbahaya, selain kesalahan dari normalisasi destruktif yang diupayakan pemerintah, tanpa memperhitungkan posisi rakyat Bahrain yang menolak segala bentuk normalisasi.

Prakarsa tersebut meminta pemerintah Bahrain untuk menghentikan pendekatan normalisasi yang merusak dengan pendudukan, membatalkan konferensi ini, serta berhenti berurusan dengannya di sektor pendidikan, pemuda, dan lainnya. Dan dia meminta semua orang Bahrain untuk terus menolak dan menentang normalisasi, dengan berhati-hati terhadap infiltrasi barang dan komoditasnya ke pasar lokal.

“Kami menyerukan kepada orang tua untuk mengimunisasi anak-anak mereka dari bahaya normalisasi dengan musuh kriminal (zionis Israel), dan kami juga menyerukan kepada masyarakat untuk terus mendukung ketabahan rakyat Palestina yang heroik, yang menghadapi pendudukan dengan bertelanjang dada,” bunyi pernyataan.

Konferensi ini adalah yang pertama kali digelar, karena menyatukan para pemimpin Bahrain dan Israel dari sektor publik, perusahaan besar dan perusahaan teknologi, untuk fokus pada tantangan di bidang teknologi keuangan, logistik, perubahan pasokan, air, energi dan iklim. Demikian menurut surat kabar Al-Watan Bahrain.

Empat negara Arab, UEA, Bahrain, Sudan dan Maroko, menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel dengan mediasi Amerika pada tahun 2020, dan mereka disebut “Abraham Accords.” Mesir (1978) dan Yordania (1994) mendahului mereka dalam normalisasi dalam bidang pekerjaan. (T/B03/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)