Intelektual Iran Sebut Prancis Kembali ke Jalur Kekerasan

Muslim dunia memprotes Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait dukungannya terhadap karikatur Nabi. (EPA)

Teheran, MINA – Sekelompok intelektual Iran dengan tegas membantah klaim Emanuel Macron bahwa dukungan untuk penistaan ​​sama dengan perlindungan kebebasan berbicara. Mereka mengatakan bahwa sikap Presiden Prancis menunjukkan bahwa negaranya kembali ke jalur kekerasan selama puluhan tahun.

“Tampaknya saat ini Prancis belum mempelajari pelajaran yang diperlukan dari sejarah kolonialnya sendiri dan sekali lagi mengikuti jalan yang pahit dan penuh kebencian di mana tragedi kemanusiaan baru dapat berkecambah,” kata mereka.

Pernyataan itu muncul dalam sebuah surat yang dialamatkan oleh para intelektual pada Rabu (4/11) kepada sesama pemikir, cendekiawan, ahli, dan otoritas agama, PBB, cabang hokum, dan hak asasi manusia.

Pernyataan ini menyangkut penghinaan berturut-turut kepala negara Prancis selama beberapa bulan terakhir terhadap Islam dan kesucian Islam yang telah membuat marah anggota komunitas Muslim yang berjumlah sekitar dua miliar di seluruh dunia.

Pada bulan September, Macron membela hak penistaan ​​di Prancis setelah majalah satir Prancis Charlie Hebdo menerbitkan ulang kartun-kartun tak sopan yang diklaim sebagai penggambaran Nabi Muhammad.

Pada 2 Oktober, dia mengklaim dalam pidatonya bahwa Islam “dalam krisis global” dan mengumumkan rencananya “untuk mereformasi Islam” agar agama lebih sejalan dengan nilai-nilai Prancis.

Belakangan, Macron mendukung seorang guru Prancis yang menampilkan kartun menghina Nabi di kelasnya.

Surat pernyataan tersebut memperingatkan, “jika ada perilaku yang mengarah pada tidak hormat, diskriminasi, dan kebencian terhadap manusia, baik dengan dalih advokasi kebebasan atau demokrasi atau melalui metode penindasan dan diktator, tindakan seperti itu bertentangan dengan kebebasan manusia.”

Kelompok itu kemudian mencentang daftar kekejaman Prancis, termasuk pembantaiannya selama pemerintahan kolonial berlarut-larut di seluruh dunia, terutama di Afrika.

“Pemerintah Prancis adalah orang terakhir yang berhak memberi kuliah kepada dunia tentang perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan demokrasi” mengingat sejarahnya yang buruk, tambah pernyataan itu. (T/RI-1/P2)

 

Mi’raj News Agency (MINA)