Timur Tengah dalam Bayang-Bayang Konflik: Antara Revolusi Iran dan Normalisasi

Cibubur, MINA – Konflik geopolitik di Timur Tengah terus memunculkan dinamika yang kian kompleks. Negara-negara Arab Teluk, dengan sistem monarki absolutnya, menghadapi tantangan strategis berupa ancaman militer dari Iran yang memiliki kekuatan signifikan di kawasan. Situasi ini semakin rumit dengan adanya upaya normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel yang menuai pro dan kontra.

“Iran bukan monarki, melainkan republik yang sangat kuat secara militer. Perbedaan ini menjadi alasan negara-negara Arab menjaga jarak dengan Iran,” kata Smith Alhadar, pengamat Timur Tengah sekaligus penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), dalam program Buka Mata Buka Telinga di Radio Silaturahim, Ahad (29/6).

Smith menjelaskan bahwa sejak Revolusi Islam Iran pada 1979, pengaruh Tehran meluas di kawasan, terutama di negara-negara dengan populasi mayoritas Syiah seperti Bahrain, Irak, dan komunitas Syiah di Arab Saudi. Gerakan Syiah di Bahrain pernah memimpin aksi protes besar melawan monarki, sementara komunitas serupa di Arab Saudi turut menggelar demonstrasi anti-pemerintah pada tahun yang sama.

“Iran di bawah kepemimpinan Ayatullah Ali Khamenei telah mengambil pendekatan yang lebih rasional dalam kebijakan luar negeri, tidak lagi mengekspor revolusi Islam secara terbuka seperti pada era Ayatullah Khomeini,” ungkapnya.

Baca Juga: Indonesia Hibahkan 10.000 Ton Beras untuk Gaza, Pengiriman Menunggu Jalur Kemanusiaan Dibuka

Namun, Iran tetap konsisten menentang keberadaan Amerika Serikat dan Israel di kawasan. “Bagi Iran, kehadiran kedua negara tersebut adalah bentuk penjajahan modern yang harus diakhiri,” tegas Smith.

Dilema ini menempatkan negara-negara Arab dalam posisi sulit. Di satu sisi, mereka membutuhkan perlindungan Amerika Serikat, tetapi di sisi lain mereka khawatir kehilangan dukungan publik jika mendekat ke Israel. Situasi ini semakin mencuat sejak normalisasi hubungan antara Israel dan empat negara Arab—Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko—yang dimediasi Presiden AS Donald Trump pada 2020.

Rencana serupa dengan Arab Saudi sempat terdengar sebelum pecahnya konflik terbaru pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas melancarkan serangan terhadap Israel. Kekejaman Israel di Gaza yang terus meningkat setelahnya membuat simpati publik Arab terhadap Israel menurun drastis.

“Jika mendukung Iran, mereka kehilangan dukungan Amerika Serikat. Namun, jika mendukung Israel, mereka kehilangan simpati rakyatnya sendiri,” ujar Smith. []

Baca Juga: Kemenag Luncurkan Program FOREMOST untuk Perkuat Peran Masjid

Mi’raj News Agency (MINA)