Interpol Setujui Palestina Sebagai Negara Anggota

Lyon, MINA – Organisasi Kepolisian Internasional, Interpol (The International Police Organization), menyetujui menerima Palestina sebagai negara anggota.

Dengan demikian Palestina kembali meraih keberhasilan untuk diterima bergabung dengan organisasi-organisasi internasional.

Interpol yang berpusat di Lyon, Perancis, mengumumkan Negara Palestina dan Kepulauan Solomon diterima sebagai anggota Interpol di Twitter dan situsnya pada Rabu (27/9) setelah mendapat suara dari Majelis Umum di Beijing.

Dengan tambahan dua negara, Interpol akan memiliki 192 negara anggota, Mi’raj News Agency (MINA) melaporkan dari sumber Arab News.

Namun, dalam statusnya, Interpol tidak mengumumkan berapa anggota yang mendukung keanggotaan Palestina.

Sementara itu UNESCO (Badan PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan) juga menyetujui keanggotaan Palestina, yang memicu AS dan Israel untuk menangguhkan dana sebagai bentuk protes.

Israel terus melobi ekstra keras menentang dan menghendaki seperti tahun lalu ketika tawaran Palestina untuk bergabung dengan Interpol dibatalkan.

Tawaran keanggotaan tersebut merupakan bagian dari usaha Palestina untuk memajukan tujuan kenegaraan mereka.

Palestina memperoleh status negara pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2012. Sejak saat itu, Palestina telah bergabung dengan lebih dari 50 organisasi dan kesepakatan internasional, menurut kementerian luar negeri Palestina.

Di antaranya adalah Pengadilan Pidana Internasional ICC dan badan PBB UNESCO.

Interpol adalah organisasi yang dibentuk untuk mengkordinasikan kerja sama antar kepolisian di seluruh dunia. Interpol memiliki kewenangan untuk mendapatkan surat perintah penangkapan dan kerja sama polisi melawan kejahatan lintas batas.

Pejabat Senior Palestina Jibril Rajoub mengatakan, “Kami ingin berada di semua institusi internasional, termasuk Interpol, sebagai negara yang terorganisir.”

Palestina menjadi penyumbang positif terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan ini dan di masyarakat internasional, katanya.

Mengenai penentangan Israel, dia mengatakan, “Mereka memang tidak menginginkan kemajuan apapun menuju negara Palestina.”

Ia menambahkan, Israel juga tidak ingin Palestina berada di Federasi Sepakbola Internasional (FIFA).

Kementerian Luar Negeri Israel menolak untuk mengomentari hal tersebut.

Namun, Alan Baker, seorang mantan diplomat senior Israel dan ahli hukum, mengatakan “ini hanya tindakan politik” dari pihak Palestina.

“Karena mereka tidak tertarik untuk bernegosiasi dengan Israel, mereka berusaha mencapai hasil akhir, yaitu sebuah negara, melalui pengakuan dan menjadi anggota organisasi-organisasi internasional,” katanya.

Dia menuduh bahwa “usaha orang-orang Palestina untuk mempolitisasi organisasi super-profesional seperti Interpol adalah sangat berbahaya bagi Interpol.”

Baker juga menolak anggapan bahwa dengan menjadi anggota Interpol maka orang-orang Palestina akan dapat melakukan perintah penangkapan terhadap orang-orang Israel setelah Palestina bergabung dengan Interpol. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)