Iran Desak PBB Tolak “Terorisme Ekonomi” AS

Teheran, MINA – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara anggota untuk menolak kampanye “terorisme ekonomi” baru yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap Iran.

Dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB pada Rabu (26/8), Araghchi mengatakan Washington berusaha memaksa negara lain meninggalkan hubungan ekonomi yang sah dengan Teheran melalui ancaman sanksi sekunder. Press TV melaporkan.

Araghchi menegaskan bahwa langkah-langkah yang diumumkan AS di bawah apa yang disebut “Economic Expulsion Operation” merupakan upaya untuk memaksakan kebijakan Washington terhadap negara-negara berdaulat.

Menurut surat tersebut, tujuan nyata kampanye AS adalah mengakhiri hubungan ekonomi sah dengan Iran dengan mengancam negara dan entitas ketiga melalui sanksi sekunder dan pembatasan akses ke sistem keuangan AS.

Baca Juga: Rabi Terkemuka Israel Sebut Lebih Baik Dipimpin Pemerintahan Arab daripada Zionisme

Araghchi berpendapat bahwa langkah-langkah tersebut merupakan upaya untuk menerapkan hukum dan kebijakan luar negeri AS di luar wilayahnya serta memaksa pemerintah lain mengubah kebijakan ekonomi independen mereka.

“Menggunakan sanksi secara berkelanjutan tidak dapat menetapkan hak hukum untuk menjalankan yurisdiksi ekstrateritorial tanpa batas,” tegasnya.

Dampak Kemanusiaan terhadap Rakyat Iran

Bagian sentral dari surat tersebut menyoroti dampak sanksi AS terhadap warga sipil Iran.

Baca Juga: Wabah Pes Mengintai Rusia, WHO Ungkap Data Global

Araghchi mengecam AS karena sengaja menargetkan warga sipil dan merancang sanksi sedemikian rupa sehingga menghindari perlindungan hukum internasional.

Ia menyebut pembatasan yang memengaruhi akses terhadap makanan, obat-obatan, peralatan medis, energi, dan kebutuhan dasar lainnya dapat mengancam hak-hak dasar, termasuk hak atas hidup, kesehatan, makanan, dan standar hidup yang layak.

Araghchi meminta PBB untuk meninjau dampak sanksi terhadap akses kemanusiaan dan menyimpan bukti relevan untuk kemungkinan proses akuntabilitas di masa depan.

Araghchi juga merujuk pada putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2018 yang secara bulat memerintahkan AS untuk menjamin kebebasan ekspor ke Iran untuk: obat-obatan dan alat medis, bahan makanan dan komoditas pertanian, serta suku cadang dan peralatan untuk keselamatan penerbangan sipil.

Baca Juga: EPAL Catat 68.000 Lebih Aksi Pro-Palestina di Eropa dalam Tiga Tahun

Putusan yang sama juga mewajibkan AS untuk menerbitkan lisensi yang diperlukan dan memfasilitasi transfer pembayaran terkait. Menurut Araghchi, pelanggaran Washington terhadap putusan ini membawa konsekuensi serius bagi rakyat Iran.

Tiga Tuntutan Iran

Araghchi menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Dewan Keamanan PBB:

1. Kecaman dan penolakan terhadap langkah-langkah koersif sepihak dan sanksi sekunder yang menekan negara-negara berdaulat
2. Tidak mengakui, mendukung, atau menerapkan sanksi yang mengaitkan keputusan ekonomi suatu negara dengan kebijakan AS
3. Menuntut AS segera mengakhiri ancaman dan tindakan paksaan yang bertujuan memaksa negara lain mengubah hubungan ekonomi mereka dengan Iran. []

Mi’raj News Agency ( MINA)

Baca Juga: Inggris Ancam Usir 27 Diplomat Israel Usai Penutupan Konsulat di Yerusalem Timur