
Pasukan Brigade Kristen Peshmerga Kurdistan Irak. (Foto: AFP)
Teheran, 17 Ramadhan 1438/12 Juni 2017 (MINA) – Pemerintah Iran mengecam langkah bangsa Kurdi menuju kemerdekaan di Irak utara.
Pemerintah di Teheran itu juga mendesak semua pihak untuk “menghormati konstitusi Irak dan mempertahankan persatuan.”
“Langkah sepihak oleh Erbil (ibukota Kurdistan Irak) tidak dapat diterima,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qasimi pada hari Sabtu lalu. Demikian ARA News memberitakan Ahad (11/6) yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Pernyataan Iran tersebut muncul sebagai tanggapan atas pengumuman oleh Presiden Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) Masoud Barzani bahwa tanggal 25 September akan menjadi hari referendum mengenai kemerdekaan Kurdi.
Baca Juga: Pengumpulan ZIS Capai RP 1,1T, BAZNAS Raih Opini WTP
“Wilayah Kurdistan adalah bagian dari Irak, dan tidak dapat dipisahkan dari negara ini,” tegas Qasimi, yang menyebut referendum kemerdekaan Kurdistan “sebuah tindakan yang tidak bertanggung jawab”.
Pada hari Jumat (9/6), pemerintah pusat Irak di Baghdad juga menolak referendum tersebut.
“Tidak ada pihak yang dapat menentukan nasib Irak, terlepas dari partai-partai lain,” kata Saad al-Haddithi, juru bicara pemerintah Irak. “Irak secara konstitusional adalah sebuah negara federal yang demokratis dengan kedaulatan penuh. Setiap tindakan dari pihak manapun di Irak harus didasarkan pada konstitusi.”
Di sisi lain, pemerintah Turki juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang langkah Kurdi.
Baca Juga: Festival Indonesia di Melbourne, Warga Australia Nikmati Pesona “Gemilang Sriwijaya”
Namun, pemerintah Kurdi Irak mengatakan bahwa negara-negara asing seharusnya tidak ikut campur dalam urusan regional mereka. (T/RI-1/B05)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Ketua BAZNAS RI: Konsep Green Zakat Sejalan Dengan Al-Qur’an
















Mina Indonesia
Mina Arabic