Iran Minta Arab Saudi Dikeluarkan dari Proses Damai Suriah

 

Teheran, 29 Rabi’ul Awwal 1438/29 Desember 2016 (MINA) – Menteri Pertahanan Iran Hossein Dehghan mengatakan bahwa Arab Saudi harus dikeluarkan dari proses perdamaian Suriah yang sedang dalam tahap kesepakatan gencatan senjata.

Dehghan mengatakan baru-baru ini, desakan Saudi yang menuntut Presiden Bashar Al-Assad harus mundur berarti membuat Pemerintah Riyadh itu tidak bisa berpartisipasi dalam pembicaraan damai yang akan datang. Demikian The New Arab memberitakan yang dikutip MINA.

“Mereka (Arab Saudi) berusaha untuk menggulingkan rezim yang ada. Tidak ada pembicaraan yang harus dibiarkan kepada orang-orang yang bersemangat untuk melakukannya. Kita harus memberi mereka jawaban yang menentukan,” kata Dehghan dalam sebuah wawancara dengan televisi RT.

Menteri Pertahanan Iran itu juga mengatakan bahwa ada kelompok oposisi yang diklasifikasikan sebagai “organisasi teroris” seperti mantan afiliasi Al-Qaeda Jabhat Fateh Al-Sham yang sebelumnya bernama Nusra Front.

Jabhat Fateh Al-Sham dianggap menerima dana dari Arab Saudi, Qatar dan Amerika Serikat.

Iran dan Arab Saudi kini tidak memiliki hubungan diplomatik dan kedua negara itu  mendukung pihak yang berlawanan dalam perang di Suriah dan Yaman.

Arab Saudi telah mendukung kelompok oposisi dan bersikeras bahwa penyelesaian politik di Suriah harus dengan mundurnya Assad dari kekuasaan.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pada Kamis (29/12) bahwa sebelumnya Turki dan Rusia berencana untuk menerapkan gencatan senjata di seluruh negeri di Suriah sebelum dimulainya Tahun Baru 2017.

Seorang sumber mengatakan kepada Reuters pada Rabu bahwa Assad akan tetap berkuasa selama beberapa tahun di bawah kesepakatan itu.

Dikatakan, Rusia dan Turki akan memungkinkan Assad untuk tetap menjabat sampai pemilu berikutnya.

Namun, beberapa kelompok oposisi mengatakan bahwa mereka menahan diri untuk menyetujui gencatan senjata sampai mereka menerima rincian lengkap tentang ketentuan-ketentuan dari kesepakatan itu. (T/RI-1/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)