Ismail Haniyah Pejuang Palestina, antara Perlawanan dan Rekonsiliasi

Oleh : Ali Farkhan Tsani, Wartawan MINA (Mi’raj News Agency)

Dewan Syura Umum Gerakan Perlawanan Islam Hamas pada Ahad (1/8/2021) memilih Ismail Haniyeh sebagai Ketua Hamas atau lebih dikenal Kepala Biro Politik Hamas secara aklamasi, untuk masa jabatan kedua, masa jabatan 2021-2025.

Pemilihan Haniyah sebagai pemimpin tertinggi Hamas terjadi beberapa pekan setelah pemilihan kepala Hamas di tiga tempat, yaitu Gaza, Tepi Barat dan Luar Negeri.

Sebelumnya, gerakan tersebut mengumumkan terpilihnya Khaled Meshaal, sebagai ketua Hamas di luar negeri, Saleh Al-Arouri sebagai ketua Hamas di Tepi Barat, dan Yahya Sinwar sebagai ketua Hamas di Jalur Gaza untuk masa jabatan kedua.

Meskipun kondisi keamanan yang sulit, Hamas tetap melakukan pemilihan secara berkala, teratur, dan rahasia.

Masa Kecil

Ismail Haniyah lahir di kamp pengungsian Al-Shati, Jalur Gaza 29 Januari 1963. Berarti saat ini berusia 58 tahun.

Karena itu, Haniyah kecil menempuh jenjang pendidikan di sekolah pengungsi UNRWA jenjang dasar dan menengah.

Ia kemudian memperoleh ijazah menengah atas dari Sekolah Institut Al-Azhar Gaza. Kemudian melanjytkan kulian di Universitas Islam di Gaza. Ia lulus dengan gelar sarjana sastra Arab (1987).

Selama studi di universitas, Haniyah muncul sebagai anggota aktif Dewan Serikat Mahasiswa, di samping minatnya dalam kegiatan olahraga.

Dia memegang beberapa posisi di Universitas Islam Gaza sebelum menjadi dekan pada tahun 1992.

Kepercayaan Syaikh Yasin

Haniyeh muda masuk ke kancah perjuangan perlawanan terhadap pendudukan Israel sejak muda.

Dia pun ditangkap oleh entitas pendudukan Israel, untuk pertama kalinya, pada tahun 1987, tak lama setelah pecahnya Intifadah Palestina, dan dia dipenjara selama 18 hari.

Dia ditangkap kedua kalinya pada tahun 1988, untuk jangka waktu enam bulan.

Setelah bebas, dia dipenjara lagi pada tahun 1989, atas tuduhan menjadi anggota gerakan Hamas. Haniyah pun menghabiskan tiga tahun, sebelum diasingkan ke daerah Marj al-Zohour di Lebanon selatan. Dia menghabiskan satu tahun penuh di pengasingan.

Ketika kelompok perjuangan Hamas terbentuk pada tahun 1988, Haniyah termasuk di antara anggota pendirinya dari kalangan pemuda.

Sejak itu ia memiliki hubungan dekat dengan pemimpin spiritual Hamas, Syaikh Ahmed Yassin.

Perjuangannya, keteguhannya dan visi perjuangannya, membuat ia dipercaya sebagai kepala kantor perjuangan Syaikh Ahmed Yassin pada tahun 1997.

Urusan keseharian kegiatan dan segala hal yang berkaitan dengan perjuangan Syaikh Yassin diserahkan penuh kepada Haniyah.

Dia beberapa kali menjadi sasaran upaya pembunuhan pasukan pendudukan Israel. Tangannya pernah terluka pada 6 September 2003, dalam serangan Israel yang menargetkan beberapa pemimpin Hamas, di antaranya adalah Syaikh Yassin.

Dia dilarang memasuki Jalur Gaza setelah kembali dari tur internasional, pada 14 Oktober 2006.

Pasukan Israel menargetkan rumahnya di Gaza dengan mengebomnya. Namun Haniyah selamat.

Menjadi Perdana Menteri

Memasuki jalur politik di negaranya, Haniyah memimpin daftar pertama dari faksi Hamas untuk pertama kalinya dalam pemilu, dan memenangkan mayoritas kursi di Dewan Legislatif Palestina dalam pemilihan legislatif yang berlangsung pada awal Januari 2006. Ia pun menjadi perdana menteri pemerintah Palestina pada Februari 2006.

Pejuang dan politisi Palestina itu menjabat sebagai perdana menteri pada 2006-2007.

Namun otoritas Israel dan komunitas internasional bereaksi terhadap kepemimpinan Hamas dengan membekukan bantuan kepada Otoritas Palestina, dan menekan keuangan yang signifikan pada pemerintahan yang baru disusun.

Setelah berbulan-bulan ketegangan yang mulai berdampak pada konflik bersenjata antar faksi Palestina, Presiden Mahmoud Abbas memberhentikan Haniyah dan membubarkan pemerintahannya pada 14 Juni 2007.

Haniyah pun kemudian memimpin pemerintahan otonom di Jalur Gaza. Setelah itu, otoritas Israel menerapkan paket sanksi dan pembatasan di Jalur Gaza, dan diikuti Mesir atas tekanan Israel dan sekutunya.

Jalur Gaza melawan dengan rentetan roket yang diluncurkan ke wilayah pendudukan Israel pada Januari 2008. Israel bereaksi dengan mengintensifkan blokadenya.

Haniyah menjabat sebagai pemimpin pemerintah de facto di Jalur Gaza dari tahun 2007 hingga 2014.

Jalur Rekonsiliasi

Sejak awal, melihat ketegangan internal perjuangan bangsanya, Haniyah sangat ingin membuka pintu dengan Otoritas Palestina, dan mengumumkan penerimaannya untuk melepaskan jabatan perdana menteri dari pemerintah yang diberhentikan dalam kerangka rekonsiliasi komprehensif menjadi pemerintah kesepakatan nasional.

Selanjutnya, pemerintah Otoritas Palestina mengumumkan perdana menteri bari dari dunia akdemisi Rami Hamdallah pada 2 Juni 2014.

Haniyah pun segera mengucapkan selamat kepada rakyat Palestina atas pembentukan pemerintahan baru, dengan mengatakan, “Hari ini, saya secara sukarela menyerahkan pemerintah dan untuk memastikan keberhasilan persatuan dan perlawanan nasional dalam segala bentuknya di tahap selanjutnya.”

Tahap-tahap berikutnya, ia pun konsisten untuk mengikuti setiap pertemuan bertemakan rekonsiliasi, dengan mengirimkan delegasinya ke beberapa pertemuan di Mesir, Turki, dan Arab Saudi. Termasuk ia sendiri bertemu dengan Presiden Mahmoud Abbas dari Fatah.

Usai meletakkan jabatannya dari perdsana menteri, ia terpilih sebagai Kepala Biro Politik, pemimpin tertinggi gerakan perlawanan Islam Hamas untuk pertama kalinya pada 6 Mei 2017, masa jabatan 2017-2021, setelah pemilihan internal serentak yang digelar di ibu kota Qatar, Doha dan Gaza, melalui video conference.

Dewan Syura Hamas pada Ahad, 1 Agustus 2021 kembali memilih Ismail Haniyah sebagai Kepala Biro Politik Hamas secara aklamasi, untuk masa jabatan kedua periode 2021-2025.

Tanggung Jawab Perjuangan

Ismail Haniyah kini harus terus mengendalikan situasi Jalur Gaza dalam blokade pendudukan Israel yang belum berakhir.

Satu sisi, sayap militer hamas Izzuddin al-Qasam yang sangat ditakuti pasukan Israel, yang harus terus ditingkatkan kemampuan dan strategi tempurnya. Pada sisi lain, sebagai imam dan khatib, ia pun bertugas memberikan semangat juang dan ketenangan kepada seluruh warga Palestina, khususnya di Jalur Gaza dalam perjuangan menghadapi penjajahan.

Ia pun menghadapi kondisi kehidupan di Jalur Gaza yang memburuk secara signifikan, dengan pengangguran yang terus meningkat, pembatasan perbatasan darat maupun laut, dan pandemi covid-19 yang masih melanda.

Perjuangan pembebasan Palestina dari penjajahan dan Masjidil Aqsa dari penodaan Yahudi, tetap menjadi prioritasnya.

“Kami tidak akan pernah mengakui pemerintah Zionis perampas kekuasaan, dan kami akan terus melanjutkan gerakan jihad ini sampai pembebasan Yerusalem,” begitu salah satu motto perjuangannya.

Sebab, menurutnya, masalah mendasarnya adalah adanya pendudukan Israel atas tanah Palestina dan serangan Israel yang berkelanjutan terhadap rakyat Palestina dan khususnya terhadap Masjidil Aqsa. (A/RS2/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)