Israel Ajukan Rencana Baru Selesaikan Pembangunan Ilegal di Tepi Barat

Bethlehem, 3 Ramadhan 1438/ 29 Mei 2017 (MINA) – Pemerintah Israel telah melakukan pengajuan rencana untuk penyelesaian pembangunan pemukiman ilegal baru di Amona, Tepi Barat, wilayah Palestina secara resmi.

Menurut kantor berita Ynet dilansir Ma’an, Administrasi Sipil Israel menyetujui yurisdiksi sebagai wilayah untuk pembangunan pemukiman baru yang dijanjikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada pemukim Amona, setelah pos terdepan mereka dievakuasi oleh pemerintah Israel pada Februari lalu yang dibangun secara ilegal, di tanah pribadi Palestina.

“Pemukiman tersebut, yang akan berlokasi di Tepi Barat yang diduduki sebagai pusat yang telah disebut sebagai Amichai dan Emek Shilo, masih memerlukan persetujuan dari komando pusat militer Israel sebelum pembangunan dapat dilanjutkan. Dan langkah selanjutnya akan menjadi rencana pembangunan penuh,” Ynet melaporkan.

Ada sekitar 196 pemukiman Israel yang diakui pemerintah, tersebar di seluruh wilayah Palestina, semuanya dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Sementara pos terdepan Israel dianggap ilegal bahkan di bawah hukum domestik Israel, awal tahun ini, Israel mengesahkan undang-undang Regulasi, yang akan membuka jalan bagi berlakunya puluhan pemukim Israel.

Sementara pemimpin Amona Avichai Boaron pada Ahad (28/5) menyatakan, pemerintah Israel telah melakukan pembongkaran pos-pos terdepan Israel di masa lalu, terutama pembongkaran Amona awal tahun ini, pada saat bersamaan telah mempercepat perluasan permukiman resmi Israel di seluruh wilayah Palestina.

“Masih terlalu dini untuk bahagia. Hanya perintah Komando Sentral GOC untuk pembentukan tempat tinggal sementara yang dapat membawa kita keluar dari keputusasaan kita,” kata Boaron.

Boaron menambahkan bahwa pemukim Amona masih belum mendengar kabar dari komando pusat tentara setelah meminta persetujuan untuk rencana pembangunan permukiman.

Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi mengecam rencana Israel untuk permukiman baru tersebut pada Maret lalu, dengan mengatakan bahwa “sekali lagi membuktikan bahwa Israel lebih berkomitmen untuk memenuhi populasi pemukim ilegal mereka daripada mematuhi persyaratan untuk stabilitas dan perdamaian yang adil. ”

Perdamaian pemerintah Israel pada bulan April mencoba menipu masyarakat internasional dengan mengembangkan sebuah kebijakan untuk menahan diri terhadap pembangunan permukiman Israel hanya dengan nama saja, padahal sebenarnya berkontribusi pada perluasan pemukiman ilegal yang tidak terkekang secara konsisten dikutuk dan dianggap Ilegal oleh masyarakat internasional.

Antara 500.000 dan 600.000 orang Israel tinggal di permukiman ilegal di Al-Quds dan Tepi Barat yang melanggar hukum internasional dengan pengumuman perluasan permukiman baru-baru ini yang memprovokasi penghukuman dari masyarakat internasional.(T/R10/B05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)