Al-Quds, MINA – Badan Perencanaan dan Pembangunan pemerintah kota terjajah Israel di Al-Quds pada Selasa (6/4) membahas rencana perluasan pembangunan di wilayah “luar zona hijau”, tepatnya di Harhoma, wilayah Jabal Abu Ghanim antara Al-Quds dan Betlehem.
Menurut media Israel Haaretz, Israel berencana menyetujui kembali pembangunan 540 unit bangunan permukiman baru di wilayah antara Harhoma dan Givat Hamatos. Sementara akan ada pembangunan perkampungan lain terdiri atas lebih 2000 unit hunian permukiman menyusul di Givat Hamatos., sebagaimana Palinfo melaporkan, Rabu (7/4).
Pembangunan unit hunian di dua wilayah itu, secara riil akan mengisolasi desa antara Shafafa dari seluruh wilayah Palestina. Dalam visinya, Al-Quds akan dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan dengan Palestina. Ini pembangunan awal di luar zona hijau di masa Presiden AS Joe Biden.
Di masa Presiden Barack Obama, Israel terpaksa membekukan pembangunan di wilayah itu. Biden saat itu menjadi Wakil Presiden dan berperan penting dalam menekan Israel menghentikan pembangunan permukiman di tahun 2010 yang mengakibatkan krisis hubungan diplomasi tajam setelah Dinas Perencanaan Israel di Al-Quds merencanakan pembangunan kampung baru selama kunjungan Biden untuk Israel.
Baca Juga: Zionis Israel Serang Pelabuhan Al-Bayda dan Latakia, Suriah
Pembangunan di Harhoma termasuk sensitif, khususnya bagi Pemerintah Amerika dan masyarakat internasional, sebab perkampungan itu dibangun di atas wilayah tersebut setelah kesepakatan Oslo. Ketika Trump berkuasa, pembekuan ditarik.
Menanggapi itu, Gerakan Perdamaian Peace Now berhaluan kiri menyatakan, pemerintah Israel (kota) di Al-Quds sebagai pemegang tender pemerintah pusat. Mereka terus melakukan penggusuran dan merusak hasil kesepakatan.
Pembangunan itu berbahaya dan melanggar zona hijau. Biden menilai Israel tidak berminat damai dan ini akan menciptakan konflik. (T/R4/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Majelis Umum PBB akan Beri Suara untuk Gencatan Senjata ‘Tanpa Syarat’ di Gaza