Tel Aviv, MINA – Pemerintah Israel memberikan batas waktu waktu dua pekan pada direktur lembaga HAM Human Rights Watch (HRW) untuk meninggalkan wilayah Yahudi itu.
HRW menilai langkah itu untuk memberangus kritik terhadap pemerintah Israel, demikian Nahar Net melaporkan.
Kementerian Dalam Negeri mengatakan pada Selasa (8/5), pihaknya telah menghentikan izin tinggal Direktur HRW untuk Israel dan Palestina Omar Shakir, seorang warga negara Amerika Serikat, atas tuduhan bahwa ia mendukung boikot terhadap Israel.
“Mengikuti rekomendasi dari Kementerian Urusan Strategis, yang berisi informasi bahwa Shakir telah menjadi aktivis BDS selama bertahun-tahun mendukung boikot Israel secara aktif, Kementerian telah memutuskan untuk mengakhiri (izin) tinggalnya,” kata Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Tolak Wajib Militer, Yahudi Ultra-Ortodoks Bentrok dengan Polisi Israel
Para pejabat Israel telah menekan kelompok-kelompok yang dianggap mendukung kampanye global untuk BDS (boikot, divestasi dan sanksi), yang bertujuan menekan Israel untuk mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina.
HRW telah menulis beberapa laporan penting tentang pendudukan Israel di wilayah Palestina.
Shakir mendapat izin untuk bekerja di Israel pada April 2017, berbulan-bulan setelah ia dilarang memasuki negara itu.
“Ini bukan tentang Shakir, melainkan tentang memberangus Human Rights Watch dan menutup kritik terhadap catatan HAM Israel,” kata HRW dalam sebuah pernyataan. (T/RI-1/B05)
Baca Juga: Menolak Wajib Militer Yahudi Ultra-Ortodok Blokir Jalan di Israel Tengah
Mi’raj News Agency (MINA)