Gaza, MINA – Pemerintah Israel memberlakukan sanksi baru di Jalur Gaza yang diblokade berupa pembatasan distribusi barang yang masuk ke Gaza.
Truk yang membawa kebutuhan kemanusiaan hanya diizinkan pada Selasa (10/7) untuk masuk ke wilayah Palestina melalui penyeberangan Kerem Shalom, di selatan Gaza, menurut seorang wartawan Anadolu Agency yang dikutip MINA.
Pada Senin (9/7), Israel memberlakukan sanksi baru di daerah kantong pantai, termasuk pembatasan distribusi barang dan pembatasan area di lepas pantai Gaza tempat para nelayan Palestina diizinkan untuk berdagang.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh tentara Israel, penyeberangan perbatasan Kerem Shalom akan ditutup sebagai tanggapan atas “serangan layang-layang pembakar” oleh warga Palestina.
Baca Juga: [BREAKING NEWS] Pria Amerika Bakar Diri Protes Genosida di Gaza
Menurut pernyataan militer Israel, penyeberangan yang berfungsi sebagai penyeberangan komersial Gaza yang sebelumnya berfungsi akan tetap tertutup.
Pihak berwenang setempat di sisi Palestina dari penyeberangan mengatakan, mereka diberi tahu oleh pihak Israel bahwa hanya bahan bakar, bahan makanan, kesehatan dan bahan medis, ternak dan makanan akan diizinkan melalui terminal.
Para ahli ekonomi Palestina mengecam langkah itu karena akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza yang sudah memprihatinkan.
Selama beberapa pekan terakhir, warga Palestina telah menerbangkan layang-layang dan balon ke wilayah Israel sebagai bagian dari unjuk rasa yang berlangsung di dekat pagar pembatas Gaza-Israel.
Baca Juga: MUI Gelar Forum Ukhuwah Islamiyah, Minta Presiden Jokowi Ganti Kepala BPIP
Sejak unjuk rasa dimulai pada 30 Maret lalu, setidaknya 137 demonstran Palestina telah tewas dan ribuan lainnya terluka karena ditembak tentara Israel.
Mereka menuntut “hak pulang” ke kampung halaman mereka di Palestina. Mereka juga menuntut diakhirinya blokade Israel di Jalur Gaza yang telah melumpuhkan perekonomian di wilayah itu. (T/R03/RI-1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: [BREAKING NEWS] Yahya Al-Sinwar Terpilih Sebagai Kepala Biro Politik Hamas