Hebron, MINA – Masjid Ibrahimi di Hebron mengalami transformasi besar-besaran setelah pendudukan Israel mencabut kewenangan teknis dan administratif Palestina, mengalihkannya kepada pemerintahan sipil yang dikelola pemukim.
Hal ini menandakan dorongan yang jelas untuk mengakhiri yurisdiksi Palestina atas situs tersebut, dan memajukan aneksasi de facto setelah puluhan tahun kendali yang terbagi. The New Arab melaporkan, Kamis (27/11).
Langkah ini terjadi hampir tiga puluh tahun setelah pembantaian tahun 1994 oleh pemukim ekstremis Baruch Goldstein, yang menewaskan 29 jamaah Palestina di dalam masjid dan 20 lainnya selama protes berikutnya, serta melukai 150 lainnya.
Setelah kejadian tersebut, sebuah komite Israel yang dipimpin oleh Meir Shamgar memberlakukan rezim yang memecah belah masjid, mengalokasikan 63 persen untuk Yahudi dan 37 persen untuk Muslim Palestina.
Baca Juga: Hamas: Israel Secara Sistematis Bunuh Tahanan Palestina
Pekan lalu, anggota Knesset sayap kanan Zvi Sukkot berdiri di bagian masjid yang disita untuk mengumumkan Israel telah mengambil alih sistem teknis, listrik, dan air, mengklaim hal itu mengakhiri “puluhan tahun pemerintahan Islam”.
Moataz Abu Sneineh, Direktur Masjid Ibrahimi, mengatakan kepada The New Arab langkah-langkah tersebut dengan jelas mengungkap niat Israel untuk memaksakan kendali penuh dan melucuti semua otoritas yang tersisa dari warga Palestina.
Israel, katanya, sedang menggunakan pengumuman media pemukim untuk menguji reaksi publik sebelum melanjutkan dengan tindakan baru.
Sejak awal 2025, pasukan Israel juga telah memblokir akses warga Palestina ke sumur dan sistem air di timur, menyegel gerbang timur, dan mencegah pemeliharaan dasar.
Baca Juga: Israel Gunakan AI Cegah Tentara Unggah Bukti Kejahatannya di Media Sosial
Israel memperketat kontrol atas akses masuk dan keluar masjid serta memperluas pekerjaan di area sekitarnya. Pasukan pendudukan baru-baru ini merobohkan sebagian tembok taman di dekatnya, membuka lorong selebar lima meter, dan memasang gerbang baru, mencegah warga Palestina mengetahui apa yang sedang dibangun di balik penghalang tersebut.
Abu Sneineh mengatakan otoritas Palestina sedang mengajukan gugatan hukum di pengadilan Israel melalui Pemerintah Kota Hebron dan Komite Rehabilitasi Hebron, sementara Kementerian Luar Negeri mempersiapkan pengajuan internasional. Rencana yang lebih luas juga sedang disusun untuk meningkatkan kehadiran publik di masjid tersebut.
Namun, analis politik Adel Shadeed memperingatkan mengandalkan pengadilan Israel adalah kesalahan strategis, dengan alasan masalahnya bersifat politis, bukan hukum.
Shadeed mencatat, pengalihan kekuasaan kepada Administrasi Sipil Israel didorong oleh kelompok-kelompok pemukim dengan agenda yang jelas untuk merebut masjid tersebut.
Baca Juga: Keluarga Syaikh El-Awasi: Akhirnya Kami Makamkan Para Syuhada Kami
Ia menggambarkan momen ini sebagai kesempatan yang dimanfaatkan Israel untuk mengubah identitas historis Hebron, me-Yahudi-kannya, melalui kendali penuh atas Masjid Ibrahimi. []
Mi’raj News Agency (MINA)
















Mina Indonesia
Mina Arabic