Tel Aviv, MINA – Krisis konstitusional di Israel semakin dalam setelah pemerintahan sayap kanan Benjamin Netanyahu memulai proses pemecatan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara.
Menurut laporan Middle East Monitor, Selasa (10/6), langkah ini dipimpin oleh Menteri Kehakiman Yariv Levin, yang mengusulkan mekanisme baru pemecatan melalui komite menteri, bukan lagi melalui komite seleksi independen.
Baharav-Miara menyebut langkah ini tidak sah dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung. Ia menyatakan bahwa keputusan kabinet ini menghancurkan kerangka hukum yang dijaga oleh Komite Shamgar, serta menunjukkan upaya pemerintah untuk menguasai lembaga peradilan dan menghindari pengawasan hukum, termasuk dalam kasus dugaan korupsi Netanyahu.
Komite pemecatan yang dibentuk melibatkan menteri-menteri kontroversial seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, yang dikenal menentang independensi yudisial. Ben-Gvir bahkan mendesak agar proses pemecatan dimulai segera.
Baca Juga: Keluarga Sandera Israel Gelar Aksi Protes di Markas Partai Netanyahu
Langkah ini memicu kecaman luas dari kalangan hukum dan masyarakat sipil, serta memperkuat tuduhan bahwa pemerintah sedang menuju pemerintahan otoriter. Ribuan warga kembali turun ke jalan di Tel Aviv dan kota-kota lain, melanjutkan gelombang protes yang telah berlangsung sejak diumumkannya rencana reformasi yudisial pada 2023.
Mahkamah Agung diperkirakan akan segera memutuskan legalitas langkah pemerintah, sementara para pengamat memperingatkan bahwa Israel kini berada di ambang krisis konstitusional besar-besaran. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Israel Rekrut Tentara Bayaran AS untuk Serang Warga Gaza
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur