Israel Isolasi Universitas Palestina dari Dunia Internasional

Oleh: Maureen Clare Murphy, redaktur pelaksana The Electronic Intifada di Chicago

Israel mengisolasi universitas-universitas Palestina dengan memaksa para cendekiawan internasional meninggalkan posisi akademisnya di Tepi Barat yang diduduki.

Dua kelompok HAM Palestina serta Universitas Birzeit, menyerukan Israel untuk mencabut pembatasan yang mencegah akademisi internasional untuk bekerja di Tepi Barat dan segera menerbitkan “prosedur yang jelas dan sah untuk mengeluarkan visa masuk dan izin kerja.”

Kebijakan Israel yang menolak masuknya orang internasional ke Tepi Barat, serta menolak dan gagal memproses permohonan perpanjangan visa tepat waktu, telah memengaruhi puluhan sarjana yang bekerja di universitas-universitas Palestina.

Peringkat Birzeit terancam

Pembatasan Israel itu mengancam peringkat Universitas Birzeit di antara tiga persen teratas universitas di seluruh dunia, kata lembaga pendidikan dan kelompok hak asasi manusia. Proporsi fakultas dan mahasiswa internasional adalah indikator utama yang menentukan peringkat sebuah universitas.

“Dengan mencegah Birzeit dari mempekerjakan staf pengajar internasional, Israel menghalangi kemampuannya untuk berfungsi sebagai universitas yang memenuhi standar internasional,” kata pernyataan bersama Universitas Birzeit serta kelompok hak asasi Al-Haq dan Adalah.

Selama dua tahun terakhir, empat anggota fakultas penuh waktu dan tiga paruh waktu di Birzeit terpaksa meninggalkan negara itu dan tidak dapat melanjutkan pengajaran setelah Israel menolak memperpanjang visa mereka.

Birzeit adalah universitas Palestina tertua yang beroperasi di Tepi Barat.

Tahun ini, dua pengajar internasional dengan kontrak penuh waktu di Birzeit ditolak masuk oleh Israel. Enam anggota fakultas saat ini tanpa visa yang valid dan lima lainnya, termasuk ketua departemen, ada di luar negeri tanpa indikasi yang jelas apakah mereka dapat kembali ke Palestina.

Lusinan staf internasional dan dosen telah terkena dampak merugikan selama dua tahun sebelumnya oleh penolakan Israel atas permohonan visa baru atau perpanjangan visa, atau dengan penolakan untuk mengizinkan mereka memasuki Tepi Barat.

Banyak dari mereka adalah orang-orang Palestina yang memiliki paspor internasional. Mayoritas mereka berasal dari negara-negara anggota PBB dan Uni Eropa.

Kebijakan Israel terhadap akademisi internasional melanggar kebebasan universitas untuk memperluas bidang penelitian dan studi yang ditawarkannya kepada mahasiswa Palestina dan internasional. Karena itu, Israel menghalangi populasi Palestina yang diduduki untuk menentukan sendiri pendidikan apa yang ingin mereka ambil.

Sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh COGAT, cabang birokrasi pendudukan militer Israel, memungkinkan dosen dan penasihat internasional untuk mengajukan visa yang hanya berlaku hingga tiga bulan saja.

Sementara itu, universitas-universitas Israel mampu merekrut akademisi asing di bawah prosedur terpisah yang memungkinkan masuk dan dipekerjakannya orang asing untuk jangka waktu hingga lima tahun.

Rezim izin Israel

Rezim izin Israel mencegah warga Palestina di Gaza untuk belajar di universitas-universitas Tepi Barat, demikian sebaliknya.

Siswa-siswa Gaza pernah mencapai sekitar 35 persen sebagai pendaftar di universitas-universitas Tepi Barat.

Tahun lalu, di bawah blokade Israel selama lebih dari satu dekade, pengangguran di antara lulusan universitas baru-baru ini di Gaza mencapai hampir 80 persen.

Asosiasi ilmiah internasional, termasuk Asosiasi Studi Timur Tengah yang berbasis di AS, Cendekiawan California untuk Kebebasan Akademik dan Masyarakat Inggris untuk Studi Timur Tengah, mengutuk pembatasan Israel terhadap akademisi asing di universitas-universitas Palestina.

Sementara itu, akademisi dan peneliti Eropa menyerukan diakhirinya pendanaan Uni Eropa dari institusi akademik Israel karena berhubungan dekat dengan industri militer Israel.

Uni Eropa telah menyalurkan lebih dari 800 juta dolar AS kepada para peneliti Israel, sebagian besar melalui program pendanaan Horizon 2020-nya.

Sejak 2004, kelompok masyarakat sipil Palestina telah menyerukan boikot terhadap institusi akademik Israel.

Seruan boikot itu menyatakan, lembaga-lembaga seperti itu telah berkontribusi langsung untuk memelihara, mempertahankan atau membenarkan penindasan negara Israel, atau turut terlibat “melalui kebisuan mereka”.

Untuk pertama kalinya, ENMESH, sebuah asosiasi peneliti kesehatan mental Eropa, baru saja membatalkan rencana untuk mengadakan konferensi 2021 di Yerusalem. (AT/RI-1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)