Israel Minta AS Akui Kedaulatannya atas Golan yang Diduduki

Tel Aviv, MINA – Menteri Intelijen Israel, Yisrael Katz mengungkapkan bahwa Tel Aviv telah menuntut pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengakui kedaulatannya atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki. Midle East Monitor yang dikutip MINA, Jumat (25/5)

Pernyataan yang dilaporkan oleh radio Ibrani itu menyebutkan, saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk permintaan tersebut. Terutama setelah tanggapan Washington terhadap tuntutan pemerintah Israel sebelumnya mengenai pengalihan kedutaan AS ke kota Yerusalem yang diduduki dan penarikan dari perjanjian nuklir Iran.

Yisrael Katz menjelaskan, masalah pengakuan kedaulatan Israel atas Golan dibangkitkan selama pertemuan formal pertama antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump pada Februari 2017, dan menunjukkan bahwa saat ini sedang dibahas di beberapa tingkatan dalam pemerintahan AS dan Kongres.

“Saya pikir ada peluang besar dan kemungkinan besar terjadi tahun ini,” kata Katz.

Pernyataan Katz itu muncul setelah anggota Kongres AS Ron DeSantis mengungkapkan, ia mengajukan inisiatif ke Kongres bahwa ia mengakui Dataran Tinggi Golan yang diduduki Suriah sebagai “wilayah Israel”.

DeSantis, seorang politikus Partai Republik dari Florida, mengatakan dalam pernyataan yang diterbitkan di situs Ibrani Walla, Ahad lalu: “Saya telah mempresentasikan draft protokol yang tepat kepada anggota Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan dan itu diharapkan untuk menerima dukungan substansial di Kongres”.

Dia melanjutkan, dengan mengatakan bahwa proposalnya muncul setelah partisipasinya dalam pembukaan kedutaan AS di Yerusalem yang diduduki.

“Saya bertanya-tanya tentang langkah berikutnya … Mengingat perang sipil di Suriah dan perluasan pengaruh Iran di sana, terutama di dekat gerbang utara Israel, sudah waktunya bagi Israel dan mengakui kedaulatan atas Golan,” kata Katz.

Dalam setiap skenario masa depan, Israel tidak boleh ditekan untuk menyerahkan Golan kepada Presiden Suriah Bashar Al-Assad atau ke Iran, mengingat kepentingan strategisnya.

Katz menegaskan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, selama pertemuan kabinet pertamanya di Dataran Tinggi Golan yang diduduki bulan April 2016, Israel tidak akan pernah menarik diri dari semua wilayah yang didudukinya di Suriah dalam Perang Enam Hari 1967.

Tel Aviv menerapkan undang-undang Israel di Dataran Tinggi Golan pada tahun 1981 setelah Knesset menyetujui aneksasinya atas daerah tersebut, meskipun masih menganggap itu bisa dinegosiasikan di bawah perjanjian damai dengan Suriah.

50.000 orang tinggal di Dataran Tinggi Golan, yang meliputi area sekitar 1.200 kilometer persegi. Mengingat kepentingan geostrategisnya, ia memberikan pandangan atas wilayah luas dataran sekitarnya di Suriah, Lebanon dan Yordania.

Cadangan air tanah yang besar dari Golan juga penting untuk pendudukan, yang tergantung pada Sungai Yordan dan air tanah di Golan guna mengamankan sepertiga dari kebutuhan airnya.

Menurut hukum internasional, Dataran Tinggi Golan adalah wilayah yang diduduki dan tunduk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 tahun 1967, yang menetapkan bahwa Israel harus menarik diri dari sana. (T/B05/RS1)

Mi’raj News Agency (MINA)