Tel Aviv, MINA – Pemerintah Israel Selasa (6/2/2018) mengadakan sebuah konferensi hukum internasional melawan gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS).
Media Israel mengatakan, Kementerian Urusan Strategis Israel menyelenggarakan konferensi bekerjasama dengan Israel Bar Association dan International Judicial Institute. Kantor Berita MINA melaporkan dari sumber Quds Press.
Sejumlah 200 ahli hukum dari 24 negara diundang ke konferensi tersebut untuk mengembangkan strategi “menahan pengaruh pergerakan boikot yang terus meningkat”.
Menteri Urusan Strategis Gilad Erdan, Menteri Kehakiman Ayelet Shaked, Hakim Agung Mahkamah Agung Esther Hayut, Pembicara Knesset Yuli Edelstein dan kepala oposisi Isaac Herzog ikut hadir.
Baca Juga: Hamas: Kejahatan Israel di Tepi Barat Tidak akan Hentikan Perlawanan
Dalam sebuah pernyataan, panitia menyebut konferensi tersebut sebagai “langkah ofensif terhadap orang-orang yang berusaha menghancurkan Israel sebagai negara Yahudi dan demokrasi.”
Peserta mendiskusikan “metode efektif untuk meloloskan undang-undang antiboikot di 24 negara bagian di Amerika Serikat, Prancis, Jerman dan tempat lain” dan “mendapatkan taktik melawan upaya mengucilkan negara Yahudi tersebut.”
Terinspirasi oleh kampanye global melawan apartheid di Afrika Selatan pada tahun 1980-an, gerakan BDS diluncurkan pada tahun 2005 sebagai sebuah kampanye tanpa kekerasan menekan Israel untuk mengindahkan hukum internasional dan mengakhiri pendudukan di wilayah Palestina.
Pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah lama berkampanye melawan gerakan BDS, yang ia gambarkan sebagai gerakan anti-Semit dan upaya untuk menghapus legitimasi Israel. (T/RS2/P2)
Baca Juga: Hamas Sebut Pernyataan Trump tentang Gaza ‘Rasis’
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Trump Ingin Ambil Alih Gaza Setelah Usir Warga Palestina
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur