Israel Tangkap Tiga Pria Ultra-Ortodoks karena Hindari Wajib Militer

Hasanatun Aliyah Editor : Widi Kusnadi - 27 detik yang lalu

27 detik yang lalu

0 Views

Tel Aviv, MINA – Polisi Israel menangkap tiga pria ultra-Ortodoks (Haredi) yang menghindari wajib militer, menandai penangkapan pertama kalinya terhadap penghindar wajib militer dari komunitas tersebut, menurut laporan Anadolu Agency pada Selasa (22/7).

Ketiga pria itu ditangkap saat berpartisipasi dalam unjuk rasa di Kota Yehud, menolak proyek konstruksi yang dianggap mencemari makam setempat. Polisi kemudian menyerahkan mereka kepada polisi militer karena mereka tercatat sebagai buronan wajib militer.

Channel 12 Israel menyebut, “Ini adalah pertama kalinya polisi menangkap penghindar wajib militer dari komunitas Haredi dan menyerahkannya ke militer.”

Kuasa hukum para tersangka menyatakan bahwa mereka secara resmi didakwa dengan pelanggaran atas penghindaran wajib militer.

Penangkapan ini memicu kemarahan di kalangan komunitas Haredi. Para pemimpin mereka mengancam akan menggelar protes besar-besaran dan memblokir jalan sebagai respons.

Ketegangan terkait wajib militer Haredi meningkat sejak putusan Mahkamah Agung Israel pada 25 Juni yang mewajibkan perekrutan pria ultra-Ortodoks serta mencabut bantuan dana bagi lembaga keagamaan yang menolak mengirimkan siswanya untuk wajib militer.

Komunitas Haredi mewakili sekitar 13 persen dari populasi Israel yang berjumlah 10 juta jiwa. Banyak dari mereka menolak wajib militer dengan alasan bahwa hidup mereka didedikasikan untuk studi Taurat dan bergabung dengan masyarakat sekuler akan merusak identitas keagamaan mereka.

Selama beberapa dekade, sebagian besar pria Haredi menghindari wajib militer pada usia 18 tahun dengan mendapatkan penangguhan berulang hingga mencapai usia bebas wajib militer pada 26 tahun.

Beberapa partai politik, baik dari koalisi pemerintahan maupun oposisi mengkritik dorongan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengesahkan undang-undang yang mengecualikan Haredi dari wajib militer, menyebutnya sebagai kebijakan yang diskriminatif.

Perkembangan ini terjadi di tengah perang genosida yang terus dilancarkan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, yang telah menewaskan lebih dari 59.100 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak. Kampanye militer ini telah menghancurkan infrastruktur Gaza, melumpuhkan sistem kesehatan, dan menyebabkan krisis pangan parah. []

Mi’raj News Agency (MINA)