Israel Terus Membangun Perumahan Yahudi di Palestina

Oleh: Illa Kartila – Redaktur Senior Miraj Islamic News Agency/MINA

Dukungan Amerika Serikat (AS) terhadap pemerintahan baru Palestina yang ditopang Hamas agaknya membuat Pemerintah Israel murka – sebagai reaksinya Negara Zionist itu berniat membangun ribuan rumah baru di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Menteri Perumahan Rakyat Israel, Uri Ariel membuka tender untuk membangun 1500 rumah baru di beberapa pemukiman Yahudi. Sekitar 400 rumah baru akan dibangun di timur Yerusalem, sementara sisanya akan tersebar di Tepi Barat.

“Saya mengucapkan selamat atas keputusan untuk memancing reaksi Zionist. Adalah hak negara Israel untuk membangun perumahan guna menurunkan harga, ini tidak terbantahkan terhadap pembentukan kabinet baru Palestina,” kata Ariel, kader partai ultra konservatif Yahudi yang menentang pembentukan negara Palestina, seperti dikutip oleh Haaretz.

Pengumuman tersebut menggaris-bawahi kemarahan Israel atas keputusan sekutunya, AS, untuk bekerjasama dengan pemerintahan baru Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang dibentuk Mahmud Abbas serta didukung Hamas.

Pada kunjungan singkat di Lebanon, awal Juni lalu, Menteri Luar Negeri AS, John Kerry membela keputusan pemerintahan Obama. Ia menyatakan kerjasama dengan pemerintahan Palestina itu tidak melanggar garis kebijakan AS dan Eropa.

Komitmen kedua pihak adalah tidak akan bekerjasama terhadap pemerintahan Palestina dengan keterlibatan Hamas, selama tidak ada kesepakatan untuk menolak tindak kekerasan dan pengakuan terhadap negara Yahudi Israel.

“Mahmud Abbas sudah menggarisbawahi, pemerintahan kaum tehnokrat yang baru dibentuk berkomitmen terhadap prinsip anti kekerasan, negosiasi, pengakuan terhadap negara Israel dan menerima perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya,” ujar Kerry.

“Berdasarkan apa yang kami ketahui tentang komposisi pemerintahan baru Palestina, tidak seorangpun menteri berafiliasi dengan Hamas dan mereka berkomitmen terhadap prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan. Jadi kami akan bekerjasama seperlunya dan sepantasnya,” katanya.

Kisruh seputar pemerintahan baru Palestina kembali membebani hubungan AS dan Israel yang sudah menegang sejak mandeknya perundingan damai yang dikawal Washington. Kerry, yang menggagas perundingan tersebut, menganggap sikap keras Israel untuk memperluas pemukiman Yahudi menjadi penyebab atas kegagalan negosiasi.

Resmikan Rusun

Sebelumnya, Otoritas Israel di Jerusalem, pertengahan Juni mengesahkan pembangunan gedung permukiman – semacan rumah susun – tiga lantai di Jerusalem Timur. Gedung tersebut diperuntukkan pemukim Yahudi di salah satu permukiman Palestina.

Ratusan warga Yahudi, bersenjata atau dilindungi oleh pasukan keamanan Israel, sudah menetap di antara 50.000 warga Palestina di permukiman Silwan. Kelompok propemukim telah berusaha memperoleh kembali harta di sana yang dikatakannya pernah menjadi milik orang Yahudi pada Abad XIX.

Seorang anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Wasel Abu Yousef, mengecam keputusan otoritas Israel di Jerusalem tersebut. “Pemerintah Israel bergerak untuk menerapkan programnya membawa pemukim Yahudi dan memukimkan mereka di tempat warga Palestina.”

Menurut dia, langkah Israel memukimkan warga Yahudi di tengah-tengah warga Palestina adalah untuk mengubah kondisi demografik di Jerusalem. Israel merebut Jerusalem Timur dalam perang tahun 1967 dan menganggap seluruh Jerusalem sebagai ibu kotanya yang tak terpisahkan.

Namun, langkah Israel itu tak pernah mendapat pengakuan internasional. Rayat Palestina menghendaki Jerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya.

Kelompok anti-permukiman Yahudi, Peace Now mengatakan, rakyat Palestina yang tinggal di dekat lokasi tersebut – tempat permukiman yang baru direncanakan dibangun – akan mengajukan banding terhadap otoritas Israel.

Wilayah tersebut sebelumnya dikelola oleh satu badan pemerintah Israel, yang lalu menjualnya kepada para pemukim. Media Israel melaporkan para pemimpin Israel telah menyetujui rencana untuk membangun sekitar 800 unit rumah untuk pemukiman di dan sekitar Yerusalem Timur.

Menurut laporan, 560 rumah akan dibangun di Maale Adumim, sebuah pemukiman besar di Tepi Barat yang diduduki, dekat Yerusalem. Selain itu, 140 rumah akan juga dibangun di Ramot dan sekitar 100 rumah di Har Homa dan Pisgat Zeev.

Laporan itu mengatakan, 600 rumah bagi warga Palestina juga akan dibangun di Beit Safafa, lingkungan Arab yang menguasai garis perang pra-1967 antara Israel dan Yerusalem Barat dan Tepi Barat, demikian laporan Reuters.

Langkah ini menuai kritik dari Menteri Israel Urusan Yerusalem, Zeev Elkin. “Siapapun yang peduli tentang mayoritas Yahudi di ibukota Israel, tidak dapat mempromosikan pembangunan bagi penduduk Arab saja,” tulisnya di akun Facebook.

Rencana pembangunan perumahan ini mencuat setelah Kuartet Timur Tengah – empat negara atau kekuatan yang terdiri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, Rusia, dan AS – merilis laporan yang meminta Israel untuk menghentikan kebijakan pembangunan permukiman dan membatasi pembangunan Palestina.

Laporan lengkap yang disiapkan kuartet itu sebagian besar mengupas masalah pelik terkait permukiman ilegal yang dibangun Israel. Menurut utusan PBB untuk Timur Tengah , Nickolay Mladenov, seperti dikutip Independent, laporan menguraikan ‘sejumlah langkah masuk akal’ yang bisa memajukan negosiasi konflik Israel-Palestina yang mengarah dalam membangun perdamaian komprehensif dengan implikasi bersejarah untuk seluruh kawasan.

Kecaman AS dan PBB

AS sendiri mengecam keras rencana Israel untuk membangun ratusan rumah baru di pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem timur. “Rencana tersebut akan menjadi langkah terbaru dalam proses yang sistematis dari perampasan tanah, ekspansi pemukiman, dan legalisasi dari pos-pos yang fundamental merusak prospek dua negara,” kata juru bicara Deplu AS, John Kirby.

“Kami menentang langkah seperti ini, yang kami percaya kontraproduktif terhadap upaya perdamaian,” katanya seperti dikutip dari laman Time.

Pernyataan ini datang setelah Sekjen PBB, Ban Ki-moon mengecam pemukiman tersebut dengan menyebutnya sebagai pemukiman ilegal menurut hukum internasional. Ia pun mendesak Israel menghentikan dan mencabut keputusan itu untuk kepentingan damai.

“Statemen yang sah bisa diajukan atas niat jangka panjang Israel, yang diperparah oleh statemen beberapa menteri Israel yang menyerukan aneksasi Tepi Barat,” kata Ki-moon.

Pemerintah Palestina mengecam keras rencana perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki. Pemerintah Palestina dengan gamblang menyebut rencana perluasan pemukiman tersebut masuk dalam kategori kejahatan perang.

Dalam sebuah pernyataan, Ketua Perunding Palestina, Saeb Erekat menyebutkan, rencana pembangunan tersebut benar-benar mengancam keberlangsungan solusi damai dua negara, padahal solusi itu merupakan kunci bagi selesainya konflik antara Israel dan Palestina.

“Persetujuan terbaru soal pembangunan pemukiman dan peningkatan yang signifikan dalam aktivitas permukiman Israel selama tahun 2016, juga harus menjadi pengingat bagi masyarakat internasional mengenai tanggung jawab mereka untuk mengakhiri kejahatan tersebut,” kata Erekat seperti dilansir Al Jazeera.

Kantor PM Israel sendiri sudah membantah laporan yang menyatakan pemerintah negara itu telah menyetujui pembangunan 200 unit rumah baru di permukiman Tepi Barat. Dalam pernyataannya, PM Benjamin Netanyahu dan Menhan Moshe Ya’alon belum mengesahkan pembangunan pemukiman baru, hanya mengijinkan peningkatkan struktur yang ada.

Menurut sumber Kantor PM Israel, bagaimanapun juga dipastikan bahwa unit perumahan baru yang akan datang berada di Ganei Modi’in, yang terletak di bagian barat Tepi Barat. “Proporsi kecil yang berkaitan dengan konstruksi baru bagi warga Ganei Modi’in berada di sepanjang perbatasan pagar, dan akan menjadi bagian dari Israel dalam perjanjian masa depan.”

Seperti dikatakan Saeb Erekat kepada Dewan Keamanan PBB, aksi pembangunan oleh Israel yang sedang berlangsung di Tepi Barat merupakan salah satu dari tiga ‘aksi negatif’ yang harus cepat dicegah, karena akan merusak harapan bagi perdamaian Israel-Palestina. (R01/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)