Israel Tolak Masuk Staf PBB ke Wilayah Palestina yang Diduduki

Ramallah, MINA – Pasukan Pendudukan Israel menolak masuknya staf PBB ke Wilayah Palestina yang Diduduki Israel, dalam kampanyenya yang sedang berlangsung untuk melumpuhkan kerja PBB dan kelompok hak asasi manusia (HAM) di wilayah didudukinya.

Israel menahan visa masuk untuk personel yang baru diangkat dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) di Wilayah Pendudukan, kantor berita Palestina, Wafa melaporkannya dikutip MINA, Sabtu (10/12).

Dengan hambatan terbaru, jumlah staf OCHA yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia Israel yang ditolak masuk menjadi 20 orang.

Juru bicara PBB, Stephane, menyatakan keprihatinannya atas insiden ini akan memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan terhadap kemampuan OCHA dan komunitas kemanusiaan yang lebih luas untuk mendukung warga Palestina yang membutuhkan.

“Dampak dari hal ini pada pekerjaan OCHA dalam merencanakan respons kemanusiaan untuk tahun 2023 sudah terasa,” kata Stephane.

Menurutnya, menghalangi staf PBB adalah bagian dari pola perilaku yang lebih luas untuk membungkam kerja kelompok hak asasi manusia. Dalam beberapa tahun terakhir ini telah meluas penolakan atau pemblokiran kepada LSM-LSM Palestina, di mana Negara Apartheid telah terdaftar sebagai kelompok teroris.

Sebagai anggota Negara PBB, Israel wajib bekerja sama dengan badan dunia tersebut.

Paling tidak, pejabat PBB diharuskan memberikan hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara mandiri. Ini termasuk kewajiban untuk membebaskan pejabat PBB dari pembatasan imigrasi dan menangani aplikasi visa untuk pejabat PBB secepat mungkin.

Pada Agustus lalu, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB saat itu, Michelle Bachelet, mengecam Israel karena penolakannya untuk bekerja sama dengan PBB.

Bachelet mengungkapkan, pada 2020, 15 staf internasional di kantor PBB di Palestina, yang telah beroperasi di negara itu selama 26 tahun, tidak punya pilihan selain terpaksa pergi dari wilayah pendudukan.

Dia menambahkan, permintaan visa berikutnya dan perpanjangan visa tidak dijawab selama dua tahun terakhir oleh otoritas pendudukan Israel.

“Perlakuan Israel terhadap staf kami adalah bagian dari tren yang lebih luas dan mengkhawatirkan untuk memblokir akses HAM ke Wilayah Pendudukan Palestina,” kata Bachelet saat itu.

“Ini menimbulkan pertanyaan tentang apa sebenarnya yang coba disembunyikan oleh otoritas Israel,” tambahnya lagi.

PBB menyatakan keprihatinannya, Kamis (8/12), atas penolakan Israel untuk memberikan visa masuk kepada personel PBB yang dapat memengaruhi pekerjaan kemanusiaan di Palestina, lapor Kantor Berita Anadolu.

Juru bicara, Stephane Dujarric, mengatakan hal itu dapat memiliki efek jangka panjang yang signifikan terhadap kemampuan komunitas kemanusiaan untuk mendukung warga Palestina yang membutuhkan.

“Kami, tentu saja, tetap terlibat dengan pihak berwenang Israel dalam masalah ini dan kami berharap ini bisa diselesaikan,” tambahnya.

Kementerian Luar Negeri Israel menolak mengeluarkan visa kepada pejabat dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).

Entitas Zionis itu menuduh karyawan dari badan bantuan “kurang menghitung” jumlah warga sipil Israel yang terbunuh atau terluka dalam “serangan kelompok perlawanan Palestina”.(T/R1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)