ISRAEL TUTUP PELUNCURAN PUBLIKASI BARU PLO DI Al-QUDS

al-quds-300x201.jpg" alt="Pemandangan Kota Al-Quds. (Foto: NBC.com)" width="300" height="201" /> Pemandangan Kota Al-Quds. (Foto: NBC.com)

Al-Quds (Yerusalem), 8 Dzulhijjah 1435 H/2 Oktober 2014 (MINA) – Pasukan Israel menyerbu, Kamis, Pusat Kebudayaan Issaf Nashashibi di Lingkungan Sheikh Jarrah, Al-Quds Timur yang diduduki, dan metutup peluncuran satu publikasi baru dari Departemen Urusan Negosiasi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) berjudul “Mengubah Karakter Al-Quds: Penutupan Paksa Lembaga Palestina di Ibukota Palestina. “

Departemen Urusan Negosiasi PLO mengatakan dalam sebuah pernyataan, para diplomat mewakili 20 negara sudah memastikan kehadiran mereka dalam acara tersebut bersama perwakilan dari masyarakat sipil Al-Quds, demikian Kantor Berita Palestina, Wafa melaporkan dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Gubernur Al-Quds, Adnan Husseini, sangat mengutuk insiden itu, menyatakan, serangan itu adalah penegasan kembali pernyataan ekstremis Netanyahu dan upaya kebijakan untuk mengubah karakter Al-Quds menjadi kota eksklusif hanya bagi orang-orang Yahudi.

“Menurut hukum internasional Al-Quds Timur adalah sebuah kota yang diduduki, ini berarti ibukota Palestina dan Israel tidak ada hubungannya di sana. Berdasarkan perjanjian dan kewajiban yang telah ditandatangani pihak Israel, PLO harus terus bekerja di kota (Al-Quds),” kata Husseini dalam sebuah pernyataan resmi.

Sejak 2001 hingga sekarang, Israel telah menutup sekitar 22 organisasi Palestina di Al-Quds Timur yang diduduki, termasuk taman kanak-kanak, lembaga amal, budaya, pemuda dan pusat-pusat pelayanan lainnya. Di antara organisasi Palestina yang ditutup adalah Orient House (markas bagi tim negosiasi Palestina untuk konferensi Perdamaian Madrid) serta Kamar Dagang dan Industri Al-Quds.

“Ini adalah hak kami untuk bekerja di Al-Quds Timur dan kami akan terus melakukannya. Mengikuti jejak Faisal Husseini, kami akan terus menyerukan pembukaan kembali lembaga-lembaga nasional di Al-Quds Timur,” tegasnya.

Husseini menambahkan, apa yang telah dilakukan saat ini oleh pasukan pendudukan adalah bagian dari upaya Pemerintah Israel untuk meniadakan hak-hak rakyat Palestina dan menghancurkan prospek perdamaian dengan budaya kebencian dan hasutan.

Menurut roadmap yang didukung Resolusi Dewan Keamanan PBB, Israel harus membuka kembali ‘Kamar Dagang dan Industri Palestina’ serta lembaga-lembaga Palestina lainnya yang ditutup di wilayah Al-Quds Timur berdasarkan komitmen bahwa lembaga-lembaga itu beroperasi dengan perjanjian sebelumnya antara para pihak terkait.

Pada 11 Oktober 1993, menyusul penandatanganan Persetujuan Oslo, Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Shimon Peres menerbitkan sebuah surat jaminan yang menyatakan,”Saya ingin mengkonfirmasi, lembaga-lembaga Palestina di Al-Quds Timur serta kepentingan dan kesejahteraan rakyat Palestina di sana adalah sangat penting dan akan dipertahankan.

Oleh karena itu, semua lembaga Palestina berbasis di Al-Quds Timur, termasuk tempat-tempat ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, juga tempat suci Muslim dan Kristen, sedang menjalankan tugas penting bagi penduduk Palestina. Tak perlu mengatakan, kami tidak akan menghambat aktivitas mereka; sebaliknya, pemenuhan misi penting ini harus didorong.”(T/P011/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)