Israel Tutup Sewenang-wenang Tujuh Organisasi HAM dan Kemanusiaan Palestina

(Foto: Istimewa)

Ramallah, MINA – Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia  menyampaikan kekhawatiran dan keprihatinan atas penutupan sepihak Israel terhadap tujuh organisasi HAM dan kemanusiaan Palestina.

Kantor HAM PBB meminta Israel untuk segera menarik keputusan tersebut dan mengulangi seruannya untuk mencabut penunjukan organisasi sebagai “teroris” dan “melanggar hukum.”

“Perintah penutupan adalah langkah untuk menegakkan deklarasi Israel sebelumnya tentang organisasi-organisasi ini sebagai “melanggar hukum” dan sebagai “organisasi teror” pada tahun 2021,” kata Kantor HAM dalam sebuah pernyataan resminya, Kamis (18/8).

Menurut laporan Wafa, pada Kamis pagi, pasukan Israel mendobrak, menggeledah dan menyegel kantor tujuh organisasi HAM dan kemanusiaan Palestina di Ramallah.

Organisasi yang terkena dampak adalah Asosiasi Dukungan Tahanan dan Hak Asasi Manusia Addameer; Al-Haq; Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan; Pertahanan untuk Anak Internasional – Palestina; Komite Kerja Kesehatan (HWC); Komite Persatuan Kerja Pertanian (UAWC); dan Komite Persatuan Perempuan Palestina (UPWC).

Pada serangan pasukan Israel tersebut, properti dan aset mereka disita dan dimusnahkan. Pasukan Israel meninggalkan salinan surat perintah militer untuk menutup kantor organisasi.

“Meskipun ada tawaran untuk melakukannya, otoritas Israel belum memberikan bukti yang kredibel kepada PBB untuk membenarkan deklarasi ini. Beberapa Negara Anggota juga telah menyatakan bahwa bukti yang dibagikan kepada mereka tidak membenarkan penunjukan tersebut. Dengan demikian, penutupan tampak benar-benar sewenang-wenang,” tambah Kantor HAM PBB.

Kantor PBB mengatakan penutupan organisasi tersebut merupakan terbaru dalam serangkaian serangan yang semakin secara drastis menyusutkan ruang untuk HAM dan pekerjaan kemanusiaan di wilayah Palestina yang diduduki.

Keputusan tersebut mempengaruhi semua lembaga yang bekerja di bidang HAM, termasuk Kantor Hak Asasi Manusia PBB. “Pembela hak asasi manusia harus segera dilindungi dari serangan yang tidak dapat dibenarkan ini,” pungkasnya.(R/R1/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)