Izinkan 500 TKA China Masuk Sultra, Pemerintah Dinilai Tak Sensitif Keadaan

Jakarta, MINA – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai keputusan pemerintah pusat yang mengizinkan 500 TKA asal China masuk Sulawesi Utara (Sultra) tidak peka dengan suasana kebatinan masyarakat saat pandemi Covid-19 ini.

Menurut dia, seharusnya yang diprioritaskan adalah kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Apalagi rakyat dan Forkopimda sebagai tuan rumah juga tegas menolak. Harusnya pemerintah pusat sejalan dengan pemikirannya sendiri.

“Pemerintah harusnya membatasi pergerakan warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia, sebagaimana pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri dengan PSBB, termasuk larangan mudik,” kata Sukamta kepada MINA di Jakarta, Kamis (30/4).

Sukamta menegaskan, terlepas dari para TKA China ini memegang visa kunjungan atau visa kerja, harusnya pemerintah pusat tidak menerima TKA China terlebih dahulu.

Apalagi dalam Permenkumham No. 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Memasuki Wilayah Indonesia pasal 3 diatur bahwa pengecualian bagi warga asing pemegang KITAS atau KITAP disyaratkan dalam 14 hari sebelumnya berada di negara yang bebas dari Covid-19.

“Menerima masuknya TKA dari negara China yang merupakan negara asal virus, jelas bertentangan dengan aturan tersebut,” tegasnya.

Menurut dia, pemerintah pusat harusnya sensitif dengan perasaan dan kondisi masyarakat khususnya yang terdampak pandemi Covid-19 ini.

“Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan pergerakan harus dibatasi, tapi bantuan sosial belum maksimal, dimulai dari pendataan warga yang kacau, hingga tidak meratanya pembagian bantuan sosial,” Katanya.

“Banyak yang tidak mendapatkan bantuan sosial padahal sangat membutuhkan,” imbuhnya.

Sukamta menjelaskan, isu TKA China sendiri sudah sensitif, terkait hubungan perusahaan asing dengan lingkungan dan masyarakat sekitar termasuk soal penyerapan tenaga kerja lokal.

“Ditambah lagi dengan kondisi akibat pandemi ini, kita tidak ingin eskalasi masalah ini meningkat, karena bisa menimbulkan ketegangan dan gesekan sosial. Kita ingin hindari itu. Karena jika kerusuhan terjadi, maka efek ekonomi bisa lebih parah lagi,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur dan DPRD Sultra sepakat menolak kedatangan 500 TKA asal China yang dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe. Bahkan, Ketua DPRD Sultra mengancam akan memimpin demo jika izin itu tetap dikeluarkan. (L/R2/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)