Jadikan Pemilu di Al-Quds Ajang Memperbaharui Sistem Politik Palestina

Kota Al-Quds, MINA – Berbagai lembaga HAM dan sipil dari Kota Al-Quds (Yerusalem) dan Tepi Barat telah menegaskan, pelaksanaan pemilu di Al-Quds adalah kebutuhan masyarakat untuk memperbarui sistem politik Palestina.

Juga menegaskan penting pemilu Al-Quds untuk mengaktifkan lembaga legislatif dan pengawasan serta supremasi hukum.

Lembaga-lembaga tersebut  dalam konferensi pers bersama yang diadakan Senin (12/4), menegaskan, mereka yang menunggu keputusan otoritas pendudukan Israel tentang pemilu di Al-Quds, berarti tidak ingin mengadakan pemilu di Al-Quds.

Lembaga-lembaga tersebut menuntut agar Al-Quds tidak tunduk pada perhitungan atau pendapat dari faksi atau partai tertentu, melainkan harus tunduk pada perhitungan gerakan perlawanan dan tanah air.

Lembaga-lembaga ini menilai, menunggu persetujuan otoritas pendudukan Israel untuk menggelar pemilu Palestina di Al-Quds adalah salah secara politik dan nasional.

Al-Quds harus diubah menjadi pertempuran dan tema pemilu yang seharusnya diadakan tanpa kendali dan kontrol dari otoritas pendudukan Israel.

Direktur Lembaga HAM Al-Haq, Shawan Jabareen, menyerukan agar pemilihan umum di Al-Quds menjadi medan pertempuran dengan otoritas pendudukan Israel, agar kotak suara ditempatkan di Masjid Al-Aqsa dan di gereja-gereja di Al-Quds, untuk membuktikan hak rakyat Palestina di Kota Al-Quds.

Dia menegaskan, pemilu adalah kepentingan nasional yang harus dilindungi dan dilaksanakan agar tidak tetap menjadi duri di pinggang rakyat Palestina yang dimanfaatkan oleh penjajah Israel dan sekutunya Amerika Serikat.

Jabareen memperingatkan terhadap beberapa pihak yang tidak mendorong tema Al-Quds sebagai tema konfrontasi dengan otoritas pendudukan Israel dan memperkuat identitas rakyat Palestina dan partisipasi serta melawan rencana Yahudisasi terhadap kota tersebut.

Lembaga-lembaga ini menolak untuk menjadikan tidak adanya persetujuan otoritas pendudukan Israel sebagai dalih untuk menghambat dan tidak menggelar pemilu di Al-Quds.

Mereka menuntut agar pemilu tetapi berlangsung di Al-Quds berdasarkan keputusan nasional murni yang tidak menunggu persetujuan siapa pun.

Organisasi-organisasi tersebut menyerukan rakyat Palestina, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa, Cina dan Rusia untuk menjalankan pertempuran ini, dan mengandalkan kekuatan-kekuatan nasional Palestina dan lembaga-lembaganya di Al-Quds.

Mereka menegaskan perlunya melakukan pertempuran nasional demokratis ini, dan mempermalukan otoritas pendudukan Israel di depan dunia. “Karena pemilu merupakan hak asasi manusia yang paling dasar, ” pungkas pernyataan lembaga-lembaga tersebut. (T/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)