Jalur Rempah Jadi Program Prioritas Kebudayaan Tahun 2021

Jakarta, MINA – Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadikan Jalur Rempah sebagai salah satu program prioritas tahun 2021.

Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid dalam Taklimat Media Program Tahun 2021 secara virtual pada Senin (11/1) mengatakan, fokus programnya menitikberatkan pada rekontruksi Jalur Rempah untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia (World Heritage).

Lebih lanjut, Hilmar menjelaskan saat ini pihaknya sedang menuntaskan untuk membuat peta Jalur Rempah.

Titik lokasi yang sudah ditetapkan di 2020, rencananya tahun ini ingin dijelajahi untuk dilihat potensi kerja sama dan kolaborasinya dalam rangka mengangkat narasi Jalur Rempah itu sendiri, sehingga diharapkan secara optimistis dapat didaftarkan ke Komite Warisan Dunia UNESCO 2024 mendatang.

“Tentu dengan melihat perkembangan situasi pandemi,” ucap Hilmar.

Selanjutnya yang menjadi program prioritas lainnya yaitu Desa Pemajuan Kebudayaan.

Program ini dimaksudkan untuk mengaktifkan ekosistem pemajuan kebudayaan masyarakat di desa dengan mengenali dan menarasikan potensi budaya desa berbasis budaya.

Program tersebut juga bertujuan untuk menggali potensi ekosistem budaya yang dimiliki desa dari sudut pandang masyarakat atau komunitas desa itu sendiri sebagai pemilik kebudayaannya sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat desa itu sendiri.

“Rencananya kita akan turun ke sekitar 350-an desa dengan tahapan kerja mengenali potensi, mengembangkan dan memikirkan pemanfaatannya. Kita telah melakukan kerja sama dengan berbagai kementerian lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sementara untuk lingkup internal Kemendikbud, kita bekerja sama dengan Dirjen Pendidikan Tinggi untuk memadukan program ini dengan Kampus Merdeka,” jelasnya.

Program prioritas berikutnya yaitu repatriasi (pengembalian kembali) sejumlah benda cagar budaya milik Indonesia yang selama ini berada di luar negeri. Hal ini sedang dibicarakan atau repatriasi benda cagar budaya dalam koleksi museum di Belanda dalam jumlah yang besar.

“Pembicaraan sudah jauh, dikarenakan terdapat adanya komite dan penasehat di Kemendikbud di Belanda dan sedang dalam proses untuk meneliti koleksi museum di Belanda yang akan dikembalikan ke Indonesia,” ungkapnya.

Kemudian, dalam rangka membangun narasi tentang Indonesia, Ditjen Kebudayaan menilai penting pengembangan media kebudayaan.

Prioritas selanjutnya adalah advokasi masyarakat adat. Tujuan program ini adalah 1) terciptanya partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak Penghayat dan Masyarakat Adat; 2) meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya Penghayat dan Masyarakat Adat; 3) terciptanya skema layanan advokasi berorientasi pada pemberdayaan Penghayat dan Masyarakat Adat; 4) terciptanya sinergi lintas Kementerian dan Lembaga dalam pemenuhan hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya Penghayat dan Masyarakat Adat; 5) terpenuhinya hak sipil dan hak ekonomi, sosial dan budaya Penghayat dan Masyarakat Adat.

Dirjen Hilmar memaparkan, advokasi masyarakat adat ini juga akan beriringan dengan program pemajuan kebudayaan di desa.

“Karena masyarakat adat ini umumnya ada di desa dan para pengemban pengetahuan lokal umumnya juga adalah masyarakat adat,” katanya.

Perkembangan lain yang dapat saya laporkan adalah mengenai Badan Layanan Umum (BLU) Museum Nasional. Harapannya, dengan pengelolaan koleksi dan venue yang lebih baik, museum bisa memberikan layanan yang makin prima kepada publik.

“Kita berharap pada tahun ini, penjualan tiket, penjualan merchandise, dan lainnya dapat meningkat,” tambahnya. (L/R5/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)