Jangan Abaikan Kashmir

Kashmir tetap menjadi agenda yang belum terselesaikan dari Pembagian Anak Benua 1947; masalah ini selanjutnya menjadi fokus global setelah keputusan sepihak India membatalkan Pasal 370 konstitusinya pada 5 Agustus 2019 sehingga secara ilegal mencabut status khusus Jammu dan Kashmir yang diduduki oleh India (IIOJK). Warga Kashmir di seluruh dunia memperingati hari ini sebagai “Hari Pengepungan Kashmir”.

Tiga tahun ini telah menjadi pengingat yang suram bahwa saudara-saudari kita di Kashmir tetap berada di bawah pendudukan militer yang brutal, salah satu dari segelintir yang tersisa di era modern. Ini juga merupakan pengingat semangat kebebasan yang berani, yang dijiwai oleh rakyat Kashmir oleh nenek moyang mereka melalui perjuangan mereka melawan kekuasaan Dogra, tetap tidak berkurang.

Meskipun tujuh dekade pendudukan dan penolakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, orang-orang Kashmir terus menuntut hak untuk memilih masa depan mereka. Tidak ada penindasan brutal dan kekejaman yang merusak tekad mereka.

Pakistan dan rakyatnya bersatu dalam hati dan pikiran mereka dengan saudara-saudari kita di Kashmir. Kami selalu mendukung penyelesaian damai sengketa Kashmir sesuai dengan aspirasi rakyat Kashmir dan sesuai dengan prinsip-prinsip resolusi DK PBB. Terlepas dari pasang surut politik global, Pakistan selalu, dan akan terus berkomitmen untuk tujuan ini sampai orang-orang Kashmir diberi hak untuk menentukan nasib sendiri yaitu, kebebasan mereka.

Pemerintah Pakistan terus mengambil langkah-langkah untuk menyoroti penyebab Kashmir dan pelanggaran hak asasi manusia oleh India di panggung dunia. Masalah Kashmir telah dibahas di DK PBB beberapa kali. Beberapa pemimpin di seluruh dunia dan jurnalis internasional telah menyerukan India atas pelanggaran hak asasi manusianya di IIOJK.

Perdana menteri, kabinet, dan parlemen kami telah menyuarakan keprihatinan serius tentang tindakan brutal India di IIOJK sejak 5 Agustus 2019. Situasi di lapangan dan tindakan sepihak dan pasukan pendudukan ilegal India menunjukkan bahwa sebuah proyek untuk menghapus identitas Kashmir sedang berlangsung di IIOJK. Ini termasuk perubahan demografis yang dipaksakan melalui perubahan sewenang-wenang dalam undang-undang domisili yang berusia seabad. Praktik ini, di mana pun telah digunakan, meningkatkan kepahitan penduduk lokal terhadap aktivitas dan niat penjajah.

Kashmir tidak asing dengan desain demografis penjajah mereka. India pertama kali menggunakan strategi ini selama masa pemisahan. Pada bulan November 1947, hampir 300.000 Muslim Kashmir dimusnahkan secara brutal di Jammu oleh paramiliter Dogra yang disponsori negara maharaja dan massa yang terinspirasi RSS.

Pembantaian genosida ini menyebabkan eksodus dan pemindahan paksa hampir satu juta Muslim Jammu. Para ahli mengklaim ini adalah pembantaian yang dengan sengaja disponsori negara untuk mengubah susunan demografis Jammu, sebuah wilayah di mana terdapat Muslim lebih dari 60 persen dari total populasi, dan karena itu jelas merupakan mayoritas. Sebagai akibat dari pembantaian dan pemindahan paksa, Muslim di Jammu berkurang menjadi minoritas dan demografi tetap diubah secara artifisial hingga hari ini. Saat ini, banyak pihak di IIOJK yang takut akan terulangnya tragedi itu.

Baca Juga: Enam Prinsip Pendidikan Islam

Selain perubahan demografis, pemerintah India telah mengesahkan undang-undang untuk mengurangi penggunaan bahasa Urdu, yang telah menjadi bahasa resmi selama 131 tahun terakhir di wilayah tersebut.

Nama-nama Muslim di ruang publik juga sedang diubah, sementara upaya mengurangi representasi Muslim secara artifisial melalui delimitasi paksa adalah upaya lain untuk mengurangi identitas unik rakyat Kashmir.

Tindakan tersebut dimungkinkan oleh pencabutan sepihak dan tidak sah Pasal 370 dan 35A sepenuhnya bertentangan dengan keinginan masyarakat IIOJK. Sementara Pakistan tidak pernah mengakui penerapan pasal apa pun dari konstitusi India di IIOJK, pencabutan Pasal 370 dan 35A telah mengakibatkan perubahan material dalam situasi di lapangan, pelanggaran yang jelas terhadap perjanjian bilateral dan resolusi internasional.

Untuk memastikan perlawanan yang meluas oleh warga Kashmir terhadap tindakan kejam ini dikendalikan, pasukan pendudukan India telah mengubah IIOJK menjadi penjara yang tidak ada duanya di dunia. Saat ini, ada satu tentara India untuk setiap delapan warga Kashmir.

Ribuan pemimpin politik, guru, aktivis, jurnalis, dan siswa di penjara di wilayah India di bawah undang-undang yang kejam dan tuduhan palsu. Banyak pemimpin Hurriyat dalam kondisi kesehatan yang lemah dan keluarga mereka takut akan keselamatan mereka. Pada Mei 2022, seorang pemimpin tinggi Kashmir Yasin Malik dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan palsu atas pendanaan ‘teror’.

Pakistan mengutuk putusan pengadilan India. Perdana Menteri Shehbaz Sharif mendesak masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Hak Asasi Manusia, untuk memperhatikan tindakan opresif dan di luar hukum India. Demikian pula, Senat Pakistan dengan suara bulat mengeluarkan resolusi yang mendesak masyarakat internasional untuk menasihati India agar membatalkan semua tuduhan palsu terhadap semua pemimpin politik, termasuk Yasin Malik.

Pemerintah BJP telah menunjukkan kecenderungan dan tindakan politiknya yang diilhami Hindutva tidak hanya mengancam identitas politik dan warisan sejarah Kashmir, tetapi juga menimbulkan bahaya bagi perdamaian regional dan tatanan global berdasarkan norma-norma pilihan dan kebebasan internasional. India, di bawah BJP, menjadi semakin revisionis dan hegemonik, berusaha mengubah status quo dengan menggunakan kekuatan dan petualangan militer.

Untuk mengalihkan perhatian dari bencana kemanusiaan di IIOJK, India telah memulai kampanye untuk memfitnah Pakistan secara internasional melalui kampanye propaganda bersama sambil mensponsori terorisme di Pakistan, seperti yang diungkapkan oleh dokumen Pakistan tentang terorisme yang disponsori India dan disinformasi terhadap Pakistan. DisinfoLab Uni Eropa yang diakui secara internasional telah mengungkapkan manipulasi dan upaya jahat untuk menyesatkan sistem PBB dan Parlemen Uni Eropa menggunakan LSM palsu dan situs web berita palsu untuk merendahkan Pakistan. Seorang pejabat tinggi India telah mengakui bermain politik di FATF dan memanfaatkan pengaruhnya untuk membuat Pakistan tetap berada di daftar abu-abu.

Semua ini menimbulkan pertanyaan penting bagi Pakistan dan kawasannya. Kami bertanya pada diri sendiri apakah pemerintah India saat ini adalah aktor rasional atau rezim bermotivasi ideologis yang tidak dapat dipercaya.

Perjuangan di Kashmir bersifat pribumi dan selalu mendapat dukungan rakyat melawan pendudukan militer India. Melalui tindakan terbarunya, India yang berperang telah kehilangan sedikit dukungan yang diklaimnya di IIOJK. Warga Kashmir selalu menunjukkan keberanian, ketangguhan, dan ketekunan dalam menghadapi ketidakadilan dan kebrutalan negara. Mereka akan melawan pendudukan India sampai mereka mencapai hak politik mereka, yang dijamin oleh komunitas internasional di bawah resolusi DK PBB.

Perlu dicatat bahwa hak suatu bangsa atau komunitas untuk menentukan nasib sendiri merupakan prinsip penting dari Piagam PBB. Ketika PBB lahir pada tahun 1945, hanya memiliki 73 anggota. Selama bertahun-tahun, sejumlah negara mencapai kemerdekaan mereka berkat prinsip penentuan nasib sendiri, sehingga keanggotaan PBB membengkak menjadi 193. Dua orang yang tidak dapat mengakses hak mereka untuk menentukan nasib sendiri adalah orang Palestina dan Kashmir.

Pakistan akan terus membangunkan kesadaran dunia akan penderitaan warga Kashmir dan mengingatkan bangsa-bangsa di dunia bahwa mereka berhutang budi kepada rakyat Kashmir dan prinsip-prinsip kemanusiaan untuk membiarkan warga Kashmir memutuskan masa depan mereka sendiri sebagaimana diabadikan dalam resolusi DK PBB. Kashmir tetap sebagai janji yang tidak terpenuhi pada hati nurani dunia.

Tidak lama lagi, rakyat Kashmir akan bebas dari pendudukan India Insya Allah. (R/R7/RS2)

Sumber: Kedutaan Besar Pakistan

Mi’raj News Agecy (MINA)