Jawa Tengah Raih Skor Integritas Tertinggi di Indonesia, Lampaui Indeks Nasional

Zaenal Muttaqin Editor : Widi Kusnadi - 17 detik yang lalu

17 detik yang lalu

0 Views

Semarang, MINA – Provinsi Jawa Tengah mencatat sejarah baru sebagai provinsi besar dengan skor integritas tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jawa Tengah meraih skor 79,5, melampaui indeks integritas nasional yang hanya 71,53.

Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto, menyampaikan apresiasi atas capaian ini.

“Prestasi ini adalah hasil kerja keras semua pihak, mulai dari Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana, Sekda Sumarno, hingga seluruh jajaran OPD, BUMD, dan masyarakat. Kolaborasi adalah kunci keberhasilan,” ujar Dhoni.

Ia juga menyoroti keberhasilan Kota Tegal, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang yang meraih skor tertinggi di kategori masing-masing.

Sebagai provinsi besar dengan anggaran lebih dari Rp8,656 triliun dan lebih dari 14.379 pegawai, Jawa Tengah unggul jauh dibanding provinsi besar lainnya yang rata-rata hanya mencatatkan skor 67,83.

“Ini membuktikan bahwa integritas dan akuntabilitas bisa tetap dijaga dalam skala pemerintahan yang besar,” tambahnya.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa SPI 2024 merupakan cerminan nyata integritas instansi.

“Survei ini dilakukan secara objektif tanpa intervensi, dan hasilnya menunjukkan bahwa semangat antikorupsi benar-benar hidup di Jawa Tengah,” katanya.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengungkapkan bahwa SPI 2024 melibatkan 41 universitas, dua BUMN, dan total 601.453 responden dari 641 instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

Meski demikian, tantangan masih ada. Pungutan liar, penyalahgunaan fasilitas kantor, gratifikasi, dan uang pelicin masih menjadi persoalan serius di birokrasi.

“Secara eksternal, integritas organisasi meningkat, tetapi dari internal, justru ada penurunan penilaian terhadap integritas tahun ini. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” jelas Pahala.

KPK menekankan perlunya peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), anggaran, dan sumber daya manusia (SDM) menjadi area yang perlu perhatian lebih.

“Kami berharap hasil SPI ini tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga pijakan untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih dan transparan,” tutup Pahala.

Dengan capaian ini, Jawa Tengah membuktikan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata yang terus diwujudkan. []

Mi’raj News Agency (MINA)