JELANG PEMILU PEMIMPIN MUSLIM AUSTRALIA HARAPKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN

Perdana Menteri Australia Tony Abbott diambil di Brisbane pada 16 November, 2014. REUTERS / DanielMunoz (L) dan Ian Waldie / Pool / Files" width="300" height="177" /> Kombinasi foto dari Malcolm Turnbull (L) diambil di Sydney pada 12 Oktober 2009 dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott diambil di Brisbane pada 16 November, 2014. REUTERS / DanielMunoz (L) dan Ian Waldie / Pool / Files

Canbera, 1 Dzulhijjah 1436/15 September 2015 (MINA)-Para pemimpin Muslim Australia meminta politisi Malcolm Turnbull untuk membuat kebijakan yang adil bagi semua warga Australia jika dia menjabat nanti.

Juru bicara Asosiasi Persahabatan Islam Australia, Keysar Trad berharap,  Turnbull akan melayani kepentingan semua warga Australia termasuk umat Islam.

“Dimasa-masa pemerintahan Tonny Abbott ada beberapa peristiwa yang merugikan komunitas muslim yaitu adanya aksi penyerangan fisik terhadap umat Islam  (Islamophobia).

Jika hal itu (Islamopobia) terjadi lagi, maka dapat mengancam keamanan Australia. Tugas pemerintah untuk mengatasinya, , “kata Trad kepada pers sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agenci (MINA).

Baca Juga: Dari Dalam Penjara Imran Khan Serukan Perpanjangan Batas Pemulangan Pengungsi Afghanistan

Turnbull saat ini sedang melakukan kampanye untuk menduduki posisi perdana menteri pada pemilu mendatang. Karena itu, komunitas Muslim Australia berharap kepadanya untuk dapat menjaga toleransi dan perdamaian di negara tersebut.

Ketika Abbott menjadi perdana menteri ia menerapkan kebijakan lebih keras terhadap pencari suaka. Ia juga menunjuk komandan militer untuk memimpin operasi mengatasi para imigran yang datang dengan perahu dan penyelundup manusia.

Bisa jadi kebijakan tersebut mempengaruhi hubungan bilateral dengan Indonesia. Sebab, mayoritas perahu para pencari suaka melewati perairan Nusantara.

Australia adalah satu dari sekitar 30 negara yang mewajibkan warganya memberikan suara dalam pemilu, peraturan ini sudah berlaku sejak pemilu federal 1924.
Setiap warga negara Australia berusia 18 tahun atau lebih harus memilih. Jika golput, maka ia akan dikenai denda.

Baca Juga: UN-Habitat: Jutaan Orang di Afghanistan Tidak Memiliki Akses Air Bersih

Jika seseorang tidak memilih, dia mungkin harus membayar denda hingga 170 dollar Australia (ditambah ongkos pengadilan). (T/nrz/R01)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Jubir Pemerintah: Iran Tidak Akan Bergantung kepada Kesepakatan dengan AS