Jakarta, 17 Shafar 1435/20 Desember 2013 (MINA) – Anggota Dewan Pertimbangan presiden RI, Jimly Asshiddiqie menyatakan dalam menjalankan roda perekonomian, haruslah berorientasi pada keadilan sosial.
“Setiap pelaku ekonomi di Indonesia harus menyadari bahwa apa yang mereka jalankan haruslah memiliki prinsip dan berorientasi kepada keadilan sosial sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” katanya dalam Silaturrahim Kerja Nasional Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Jakarta, Jum’at (20/12).
Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia itu, saat ini Indonesia melakukan konsep ekonomi kapitalis, meskipun kita bukan negara feodal. Hal itu dibuktikan perilaku ekonomi masyarakat dan kebijakan-kebijakan mereka lakukan.
Baca Juga: Menag Tekankan Pentingnya Diplomasi Agama dan Green Theology untuk Pelestarian Lingkungan
“Contoh nyata perilaku kapitalis adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil survei di masyarakat. Padahal survei itu belum tentu benar. Masyarakat itu hanya menyuarakan berdasarkan informasi yang diterima, terlepas dari siapa informasi itu didapatkan,” paparnya.
Sebagai akibatnya, menurut Jimly terjadi kesenjangan ekonomi (antara kaya dan miskin) yang semakin nyata di masyarakat. Kesenjangan sosial yang semakin nyata (antara budaya barat dan timur) kita saksikan di masyarakat, juga kesenjangan politik (antara daerah dan pusat) yang kita rasakan di masyarakat.
Jimly juga menyatakan, sistem yang berjalan di pemerintah saat ini harus diperbaiki dan dibenahi menjadi sistem yang menjamin keadilan, bukan hanya keadilan hukum tapi juga keadilan sosial untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Al-Quran harus menjadi pedoman, petunjuk, dan Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang baik (uswatun hasanah) karena sudah terbukti dan sejarah telah mencatatnya. Jadi, sistem yang sebenarnya adalah sistem Al-Quran,” jelas Ketua Dewan Kehormatan ICMI itu.
Baca Juga: Menhan: 25 Nakes TNI akan Diberangkatkan ke Gaza, Jalankan Misi Kemanusiaan
Kita harus memilih pemimpin yang membangun sistem seperti yang terkandung dalam Al-Quran. Kita sebentar lagi akan memilih pemimpin baru. Jadi momen ini harus menjadi titik tolak perubahan bangsa Indonesia,” tambahnya.
Seorang pemimpin harus menjalin komunikasi yang baik dan mendidik, pemimpin harus menjadi guru, dan guru-lah yang harusnya menjadi pemimpin. Keputusan seorang pemimpin haruslah berpedoman kepada Al Quran, bukan hasil survei,” tambahnya. (L/P02/P04/P01).
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: BMKG: Waspada Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan Indonesia