Jakarta, MINA – Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Muhamad Yusuf Kalla mengingkatkan untuk industri perbankan syariah di Indonesia dapat melakukan mengevaluasi mekanisme bank Islam agar bisa memenuhi dan melayani masyarakat dengan baik.
“Artinya bahwa dari segi perbandingan bank konvensional, bank syariah lebih baik namun kalau berbicara bank syariah sebenarnya maka dibutuhkan kejujuran yang luar biasa agar dapat kepercayaan dari masyarakat,” kata JK acara Webinar “Optimalisasi Keuangan Syariah dalam New Normal” di Jakarta zoom virtual di Jakarta, Jumat (28/8).
Sebab, kata JK, untuk mendapat kepercayaan penuh maka tentu tidak boleh bank syariah menjalankan sekedar administratif saja. akan tetapi ada bagian hal yang perlu dijalankan sesuai dengan perinsip syariah Islam yaitu dengan bagi hasil.
Jk ingatkan jangan sampai arah bank syariah malah tidak lebih baik daripada bank konvensional karenanya terkadang lebih mahal dan juga perinsip-perinsip syariah bagi hasilnya tidak berjalan lebih baik bahkan tidak jauh dari bank konvensional hanya beda istilah-istilah saja.
Baca Juga: Hadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo Bahas Kerjasama Ekonomi
“Bank syariah sebenarnya, tentu bagaimana bagi hasil yang baik dan itu diperlukan kejujuran dan kepercayaan dari mitranya,” imbuhnya.
Maka, kata JK, inilah yang menjadi bagian penting dan perhatian bersama dalam menjalankan bank syariah dalam kondisi Pendemi Covid-19, tentu bukanlah hal yang gampang bicara ekonomi, apalagi ekonomi syariah menghadapi resesi atau kemerosotan.
“Sebab jika tidak hati-hati dalam menjalankannya, ekonomi Indonesia akan mengalami masalah dan kesulitan, Semua negara mengalami kondisi ekonomi yang sangat tertekan. Banyak yang alami resesi, kontraksi ekonomi hingga double digit contraction,
Jadi, menurut JK apabila pada Desember ini ekonomi Indonesia mengalami kuortal ke III masih baik atau tetap negatif maka akan mengalami resesi seperti dialami banyak negara luar. (L/R4/P2)
Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Efek Konflik di Timur Tengah
Mi’raj News Agency (MINA)