Jokowi Bicarakan Langkah Kongkret Berantas Pungli

Jakarta, 20 Muharram 1438/21 Oktober 2016 (MINA) – Dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis (20/10), Presiden Joko Widodo (Jokowi) membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungutan liar (pungli) di semua lapisan pelayanan masyarakat.

“Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Hal ini justru yang akan melemahkan daya saing ekonomi bangsa,” kata Jokowi.

Tak ingin hal tersebut terus terjadi, Jokowi menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia, demikian rilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

“Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli itu. Karena itu saya ajak para gubernur bicarakan langkah kongkret bicara pungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di rumah sakit,” ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan pentingnya melakukan  langkah kongkret. Menurut Jokowi, hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus dihilangkan segera. Dengan keterpaduan itulah diharapkan operasi pungli akan efektif.

Di hadapan para gubernur, Jokowi kembali mengingatkan bahwa semangat pemberantasan pungli bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkannya, tapi lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan.

“Yang namanya pungutan liar bukan hanya soal besar-kecilnya, tapi keluhan yang sampai ke saya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya. Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan sepuluh ribu, tapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu,” kata dia.

Sederhanakan Perizinan di Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memberikan perhatian khusus terkait perizinan di daerah. Kemudahan perizinan bagi para investor merupakan salah satu upaya pemerintah agar Indonesia memiliki daya saing dalam kemudahan berusaha dibanding dengan negara-negara lainnya. Namun, Jokowi mengaku masih mendengar adanya keluhan terkait pungli selama proses perizinan berlangsung.

“Perizinan ini juga masih banyak sekali yang larinya ke pungli, yang larinya menghambat investasi di daerah. Saya ingin mengatakan karena ini menjadi kewenangan para gubernur, bupati, dan walikota. Kalau ini terus dibiarkan, peringkat indeks kemudahan berusaha masih akan jauh,” ungkap dia.

Oleh karenanya, untuk mencegah birokrasi yang terlalu panjang, Jokowi berharap agar segala bentuk perizinan yang ada dapat lebih disederhanakan. Sebab, upaya pemerintah pusat untuk menyosialisasikan Indonesia sebagai negara yang ramah investasi tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh pemerintah daerah.

“Misalnya mendirikan bangunan ada parabolanya minta izin sendiri parabola, ada hotel buat kolam renang izin sendiri untuk kolam, ada hotel dan restoran izin lagi sendiri (terpisah). Kalau seperti ini percuma kita pasarkan bahwa negara ini ramah terhadap investasi tapi praktiknya masih seperti ini,” tegasnya sekaligus mengakhiri arahan.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. (T/P011/P001)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)