Jokowi dan Pimpinan GNPF MUI Adakan Pertemuan Di Hari Raya Idul Fitri

 

Jakarta, 2 Syawal 1438/26 Juni 2017 (MINA) – Sejumlah pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI bertemu Presiden Jokowi dalam pertemuan tertutup membahas situasi terkini di Indonesia, Ahad (25/6) pada Hari Raya Idul Fitri

Ketua GNPF MUI KH Bachtiar Nasir dalam penjelasan yang diterima pers, mengatakan, pertemuan Tim 7 GNPF MUI dengan Presiden RI Joko Widodo ini, menyikapi berbagai persoalan terutama ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam serta penyelesaiannya, dengan jalan dialog langsung kepada Presiden.

Berangkat dari dua persoalan dan beberapa masalah kebangsaan, GNPF terus berupaya dan mencari solusi strategis. Di antaranya, penyelesaian kasus yang masih berjalan di tempat seperti kasus Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Ust Muhammad Alkhattath, hanya sebatas janji tanpa realisasi dan status hukumnya tidak jelas.

“Begitu juga kasus yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab yang juga Ketua Dewan Pembina GNPF, tidak ada kejelasan,” ujarnya.

KH. Bachtiar Nasir juga menyampaikan keinginan Habib Rizieq kembali ke Indonesia, dengan damai tanpa pemaksaan, agar tidak semakin menambah kegaduhan di tengah umat dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif.

Baca Juga:  Seminar Ekosistem Islam Holistik Hadirkan Grand Seikh Al-Azhar

“Kami bertemu Menko Polhukkam, yang siap menjadi saluran aspirasi GNPF karena selama ini GNPF tidak punya saluran aspirasi yang jelas, semua menggantung,” kata KH Bachtiar Nasir.

Lewat momentum Idul Fitri, Menag yang memang ditugaskan oleh Presiden sebagai penggerak halal bihalal membuka saluran komunikasi dengan presiden untuk mempertemukan GNPF.

Maka tidak ada jalan tepat bagi GNPF kecuali memanfaatkan momentum tersebut dan berkomunikasi langsung dengan Presiden Jokowi.

“Setelah Menag berbicara dengan Presiden di (sela-sela Shalat Idul Fitri) di Istiqlal dan berkordinasi dengan Menko Polhukkam Wiranto, maka terjadilah pertemuan itu. Jadi hakikatnya pertemuan tersebut menyangkut kepentingan kedua belah pihak, bukan semata-mata kepentingan sepihak GNPF yang meminta bertemu, karena ini masalah hukum dan kebangsaan serta ini juga menyangkut negara,” kata alumni Pondok Pesantren Gontor ini.

Dia melanjutkan, Presiden adalah simbol negara yang harus dihormati, karena itu kami berterima kasih bahwa Presiden telah menerima kami pada kesempatan berharga itu untuk berkomunikasi langsung dan menerima aspirasi kami.

Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI itu menyampaikan, dari sisi hukum ada kesan bahwa hukum yang diterapkan selama ini terasa tajam kepada umat Islam. Ada beberapa hal yang umat Islam merasa bahwa penegakan hukum yang berjalan saat ini menunjukkan ketidakjelasan.

Baca Juga:  Ponpes Al-Fatah Ciamis Wisuda 51 Santri

“Kami juga sampaikan bahwa ada pemahaman di kalangan umat Islam bahwa terjadi ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum, sampai keberpihakan kepada pemodal. Ini kami sampaikan. Kemudian juga soal kebuntuan komunikasi yang selama ini ternyata ada pihak yang seakan-akan membatasi komunikasi kami dengan kepala negara. Ini sudah kami sampaikan. Beliau bilang, seandainya pasca Aksi 411 ada komunikasi langsung, mungkin situasinya tidak seperti ini. Dan setelah ini Presiden menunjuk Menko Polhukkam untuk memediasi dan berkomunikasi sampai didapatnya penyelesaian beberapa kasus dan implementasinya,” paparnya.

Presiden juga berbicara program keseimbangan dalam sistem perekonomian yang dikuasai konglomerat dan Presiden melakukan perimbangan untuk menguatkan ekonomi umat, antara lain dengan program terbaru lewat 12 juta hektare tanah untuk rakyat.

Selama ini, Presiden mengakui bahwa keberpihakan ke Barat sudah kuat, maka dia melakukan penyeimbangan dengan China, Arab Saudi, Kuwait, dan lain-lain. Bahkan hubungan RI dengam Turki berlangsung dengan baik. Ini semua proses yang butuh waku untuk dilihat hasilnya.

Baca Juga:  IRI-BRGM Indonesia Gelar Pelatihan Jurnalisme untuk Komunitas Agama

Inti pertemuan dengan Presiden Jokowi, kata KH Bachtiar Nasir, semuanya masih bersifat general. Secara detil nanti akan ditangani oleh Menko Polhukkam.

GNPF mengharapkan dari pertemuan ini dapat dibangun saling pengertian yang lebih baik di masa depan. Tidak lupa disampaikan ucapan salam dari Habib Rizieq Shihab selaku Ketua Dewan Pembina GNPF yang tengah berada di Arab Saudi.

Jokowi menyampaikan rasa senang dapat bertemu pimpinan GNPF MUI, serta menegaskan tidak ada maksud untuk tidak mau menerima ulama yang tergabung dalam GNPF MUI, semua itu hanyalah miskomunikasi semata.

Jokowi menyatakan, dalam beberapa kali pertemuan dengam ulama, tidak pernah memerintahkan untuk mencoret ulama yang tergabung dalam GNPF MUI.

Dalam pertemuan tertutup itu Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukkam Wiranto, Mensesneg Pratikno dan Menag Lukman Hakim Saifuddin. Pertemuan ini merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya antara GNPF MUI dengan Pemerintah yang diwakili Wapres Yusuf Kalla dan Menkopolhukam Wiranto dalam seminggu ini.

Dari GNPF hadir Wakil Ketua GNPF KH Zaitun Rasmin, Kapitra Ampera (Tim Advokasi GNPF), Yusuf Marta (Anggota Dewan Pembina), Muhammad Lutfi Hakim (Plt Sekretaris), Habib Muchsin (Imam FPI Jakarta), dan Deni (Tim Advokasi GNPF). (L/R06/P1)

Mi’raj Islami News Agency (MINA)

Wartawan: Rendi Setiawan

Editor: Ismet Rauf