Pekalongan, 10 Rabiul Akhir 1438/9 Januari 2017 (MINA) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) digunakan untuk membeli alat-alat keperluan sekolah dan sisanya bisa dimanfaatkan untuk menabung.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Penyerahan Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (8/1) siang.
“Saya titip betul-betul dipakai untuk keperluan yang berhubungan dengan sekolah, beli buku, beli sepatu, beli seragam, dan beli tas. Jangan dipakai untuk beli pulsa,” tegas Presiden seraya menyebutkan, dari KIP siswa SD akan mendapatkan Rp450.000 per tahun, SMP mendapatkan Rp750.000 per tahun, sedangkan siswa SMA/SMK akan mendapatkan Rp1 juta per tahun.
Dalam kesempatan itu, Presiden menjanjikan sekitar 900.000 anak yatim akan mendapatkan KIP. Selain memberikan KIP, Presiden menyebutkan ada bantuan untuk disabilitas sebesar Rp300 ribu per bulan, sedangkan untuk lanjut usia (lansia) Rp200.000 per bulan.
Baca Juga: Wamenag Sampaikan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru dan Perbaiki Infrastruktur Pendidikan
Sedangkan untuk PKH, Presiden menyebutkan masyarakat akan mendapatkan jumlah yang berbeda. “Ada yang dapat Rp1,9 juta. Ya macam-macam, masing-masing. Ini cairnya 4 kali. Sudah tahu semuanya? Itu juga sama kalau ngambil jangan semuanya diambil,” kata Presiden mengingatkan.
Presiden berharap uang tersebut digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan gizi dan sumber protein anak, seperti untuk membeli ikan, telur, tahu, dan tempe. “Jangan sampai dibelikan pulsa, apalagi diminta Bapaknya untuk beli rokok. Awas. Sama seperti ini tadi Kartu Pintar. Kalau ketahuan itu sangsinya dicabut,” tegas Presiden.
Hadir dalam acara ini Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubernur BI Agus Martowardoyo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (T/R09/RS3)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Hari Guru, Kemenag Upayakan Sertifikasi Guru Tuntas dalam Dua Tahun