Jokowi Minta Tindak Media Online Produksi Berita Bohong

(Dok. Setkab)

Jakarta, 30 Rabi’ul Awwal 1438/30 Desember 2016 (MINA) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penegak hukum untuk bertindak tegas pada media online yang produksi berita bohong dan ujaran kebencian.

“Kita harus evaluasi media-media online yang sengaja memproduksi berita- berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul yang provokatif, mengandung fitnah,” kata Jokowi dalam arahannya pada rapat terbatas membahas masalah Antisipasi Perkembangan Media Sosial, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/12) siang, demikian siaran pers Setkab melaporkan.

Hal itu, tutur kepala negara, mengacu pada data yang menyebutkan bahwa ada 132 juta pengguna internet di Indonesia, yang aktif atau sekitar 52% dari jumlah penduduk yang ada. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 129 juta yang memiliki akun media sosial yang aktif, yang rata-rata menghabiskan waktu 3,5 jam per hari untuk konsumsi internet melalui handphone.

“Ini yang perlu kita arahkan supaya bisa menjadi alat untuk memperluas wawasan, menyebarkan nilai-nilai positif, nilai-nilai optimisme, nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai integritas dan kejujuran, nilai-nilai toleransi dan perdamaian, nilai-nilai-nilai solidaritas dan kebangsaan,” katanya.

Jokowi menambahkan, pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahwa teknologi informasi juga memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat, seperti yang terlihat, akhir-akhir ini banyak berseliweran informasi yang meresahkan, yang mengadu domba, yang memecah belah.

“Akhir-akhir ini muncul ujaran-ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan yang kasar, pernyataan-pernyataan yang mengandung fitnah, yang provokatif,” ujarnya.

Kalau dilihat juga bahasa-bahasa yang dipakai juga bahasa-bahasa yang istilahnya, bunuh, bantai, gantung. Menurut Jokowi, itu bukanlah budaya dan bukan kepribadian Indonesia. Oleh sebab itu, Jokowi meminta jangan sampai kita habis energi untuk hal-hal seperti ini.

Selain meminta penegak hukum tegas dalam mengontrol media online, Jokowi juga meminta dilakukannya gerakan yang masif untuk melakukan literasi, edukasi, dan menjaga etika, menjaga keadaban dalam bermedia sosial.

“Gerakan ini penting untuk mengajak netizen untuk ikut mengkampanyekan bagaimana berkomunikasi melalui media sosial yang baik, yang beretika, yang positif, yang produktif, yang berbasis nilai-nilai budaya kita,” demikian Presiden Joko Widodo.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkominfo Rudiantara, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri Pertahanan Ryamirzard Ryacudu, Menlu Retno LP Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Jaksa Agung Prasetyo, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Wakapolri Komjen Pol. Suhardi Alius. (T/R06/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)