Jokowi Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru

Jakarta, MINA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya secara resmi mengumumkan lokasi ibu kota yang baru di dua wilayah, yaitu di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam keterangan resminya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/8) siang, yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube resmi milik Sekretariat Negara.

“Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam yang telah diintensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir,” katanya.

Jokowi mengungkapkan alasan mengapa ibu kota harus pindah. Pertama, beban Jakarta yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa. Dan juga, bandar udara, dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

Kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat, dengan jumlah penduduk mencapai 150 juta jiwa atau 54 persen dari total keseluruhan jumlah penduduk Indonesia, dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu berada di Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan nasional.

“Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang begitu berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara, dan darurat air yang harus segera ditangani.

“Kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya terus meningkat, meskipun sejak tahun 2001 sudah dilakukan otonomi daerah. Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan. Tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan oleh perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta,” paparnya.

Terkait pendanaan, Jokowi berujar, total kebutuhan untuk ibu kota baru mencapai sekitar Rp 466 triliun. Nantinya, 19 persen akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta.

“Sisanya akan berasal dari KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) serta investasi langsung swasta dan BUMN,” katanya.

Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan alasannya mengapa memilih Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru yang ideal. Pertama, resiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.

Kedua, lokasinya startegis, berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan kota yang telah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Keempat, memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan kelima, memiliki lahan yang sudah dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar.

“Pembangunan ibu kota baru ini bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan industrialisasi di lokasi luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam,” katanya.

Jokowi menegaskan, Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan, terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global, termasuk kebijakan Pemprov DKI Jakarta akan tetap dilanjutkan. (L/R06/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)