Junta Militer Myanmar Bentuk Pemerintahan Baru Jelang Pemilu

Naypyidaw, MINA – Junta militer yang mengendalikan Myanmar mengalihkan kekuasaan kepada pemerintahan sementara pada Kamis (31/7), menjelang pemilu yang direncanakan pada Desember dan Januari 2026.

Dilansir dari RFA, keadaan darurat yang seharusnya berakhir pada Kamis setelah tujuh kali perpanjangan telah dicabut, juru bicara pemerintah Zaw Min Tun mengatakan kepada media pemerintah. Dekrit tersebut telah memberikan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif kepada Min Aung Hlaing sebagai Kepala Dewan Militer yang berkuasa.

Namun, media pemerintah melaporkan pada Kamis malam, darurat militer dan keadaan darurat akan diberlakukan di lebih dari 60 kota di sembilan wilayah dan negara bagian karena ancaman kekerasan dan pemberontakan.

Meskipun ada perubahan tersebut, junta tetap berkuasa. Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan Myanmar yang terpilih secara demokratis yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, memegang jabatan presiden sementara dalam struktur baru dan mempertahankan perannya sebagai panglima angkatan bersenjata. Ia juga ditunjuk sebagai ketua komisi beranggotakan 11 orang yang bertanggung jawab atas pemilu.

Baca Juga: Slovenia Negara Eropa Pertama yang Larang Semua Perdagangan Senjata dengan Israel

Min Aung Hlaing mengatakan, pemilu akan berlangsung secara bertahap selama bulan Desember hingga Januari 2026 karena masalah keamanan, demikian televisi pemerintah melaporkan pada Kamis. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Portugal Pertimbangkan Akui Negara Palestina pada Bulan September