Junta Militer Myanmar Lakukan 532 Pelanggaran HAM Selama Juni

Naypyidaw, MINA – Kementerian Hak Asasi Manusia di bawah Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar melaporkan, junta militer negara tersebut melakukan 532 pelanggaran hak asasi manusia di seluruh negeri selama bulan Juni.

Dilansir dari Arakan News Agency (ANA) pada Senin (114 /7), pelanggaran itu mencakup 114 pembunuhan di luar hukum, 110 insiden perusakan properti, 53 kasus kerja paksa, 40 penangkapan sewenang-wenang, dan 27 kasus pemindahan paksa.

Pelanggaran lain yang terdokumentasi meliputi penyiksaan, penghilangan paksa, pembatasan kebebasan bergerak dan berekspresi, kekerasan seksual, persidangan yang tidak adil, serta penghancuran tempat ibadah dan fasilitas medis.

Wilayah Mandalay mencatat jumlah pelanggaran tertinggi dengan 116 kasus, diikuti oleh Wilayah Sagaing dan Magway. Mandalay sendiri mengalami 55 serangan udara pada bulan Juni, yang menghancurkan 50 rumah, 8 sekolah, 6 kuil Buddha, dan 3 pusat kesehatan.

Baca Juga: Demonstrasi Besar-besaran Berlangsung di Argentina untuk Dukung Palestina

Serangan udara ini mengakibatkan 90 korban jiwa, termasuk 47 orang tak dikenal, 36 orang dewasa, dan 7 anak-anak. Sebanyak 296 orang terluka, termasuk 47 anak-anak dan 70 orang dewasa. Laporan tersebut juga mendokumentasikan tujuh pembantaian yang mengakibatkan kematian 55 warga sipil.

Kementerian menekankan bahwa angka-angka itu merupakan angka minimum dan tidak sepenuhnya menggambarkan skala krisis karena terbatasnya akses ke wilayah terdampak konflik.

Sementara itu, Serikat Perempuan Burma (BWU) melaporkan bahwa serangan militer di seluruh negeri pada bulan Juni menewaskan 34 perempuan dan melukai 49 lainnya.

Pada bulan Maret, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengonfirmasi bahwa lebih dari 10 juta perempuan dan anak perempuan di seluruh Myanmar sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan karena krisis kemanusiaan di negara tersebut terus memburuk.

Baca Juga: Freedom Flotilla Berangkatkan Kapal Handala dari Italia Menuju Gaza

Myanmar telah dilanda ketidakstabilan sejak kudeta militer pada 2021, yang memicu perang saudara dan kerusuhan yang meluas. Warga sipil menanggung beban terberat konflik ini, yang telah menyebabkan hampir 3,5 juta orang mengungsi, dan mengakibatkan kematian, cedera, atau penahanan puluhan ribu orang. PBB memproyeksikan bahwa sekitar 20 juta orang—sekitar sepertiga populasi—akan membutuhkan bantuan kemanusiaan pada tahun 2025. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad Dilarikan ke Rumah Sakit Akibat Kelelahan