Bangkok, 5 Dzulqa’dah 1437/8 Agustus 2016 (MINA) – Militer Thailand yang merayakan kemenangannya menyebut hasil referendum kontroversial yang telah dilaksanakan sebagai “kehendak rakyat”, hari Senin (8/8).
Pada kesempatan itu, pemimpin militer Prayuth Chan-ocha memanfaatkan peluang untuk mengecam masyarakat internasional yang turut campur tangan.
“Ini mengecewakan karena ada beberapa intervensi yang tidak pantas oleh unsur-unsur asing selama masa damai,” kata pernyataan yang dikeluarkan Ahad malam oleh Perdana Menteri yang merangkap Kepala Militer Thailand, demikian Anadolu Agency memberitakan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Hari Senin, Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan menggarisbawahi kepada wartawan bahwa referendum Ahad “bukan kemenangan bagi pemerintah”.
Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Thailand Bekukan Kekuasaan PM Paetongtarn Shinawatra
Militer meraih kemenangan dengan perolehan 61 persen suara.
“Itu merupakan kehendak orang-orang yang percaya pada apa yang kita capai,” katanya.
Sebelum pemungutan suara, kritikus menuduh rancangan konstitusi menjadi tidak demokratis dan hanya akan memperpanjang kekuasaan militer.
Namun, pada Senin nada lebih lunak muncul dari mantan pemimpin oposisi Partai Demokrat Abhisit Vejjajiva. Ia mengatakan bahwa ia dan partainya menerima hasil tersebut.
Baca Juga: Iran Akui Kerusakan Serius pada Situs Nuklirnya
“Kami menyerukan kepada semua pemangku kepentingan untuk juga menerima hasil referendum,” kata Abhisit. “Partai dan saya tetap berkomitmen dalam bekerja untuk mengatasi masalah negara.”
Sebelum referendum, Junta menyatakan konstitusi dirancang untuk memulihkan keadaan politik yang terpecah belah. Keadaan itu memperburuk pertumbuhan ekonomi serta menimbulkan keresahan masyarakat yang memakan korban.
Dengan kemenangan referendum itu, militer mengatakan pemilu akan berlangsung pada September 2017.
Hasil perhitungan suara secara penuh bakal diumumkan hari Rabu (10/8). (T/P001/R01)
Baca Juga: Pengadilan Kriminal Internasional Alami Serangan Siber
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)