Jurnalis Muslim Dihalangi Liput Pangeran William

Yerusalem, MINA – Keamanan Israel di kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan menghalangi jurnalis Muslim meliput kunjungan Pengeran William dari Kerajaan Inggris.

Seorang wartawan Associated Press Nabi Qena pada Selasa (26/6) ditanyai tentang agama dan latar belakang etnisnya oleh keamanan, demikian The New Arab melaporkan.

Qena adalah produser televisi utama AP untuk Israel dan wilayah Palestina.

Ia ditahan di pintu masuk ke kediaman Netanyahu selama 45 menit, memaksanya tidak dapat meliput acara tersebut, sementara wartawan lain diizinkan masuk.

Kantor Netanyahu kemudian meminta maaf, dengan menyebut “kesalahan manusia.”

Qena adalah seorang pria etnis Albania dari Kosovo dan warga Albania. Dia telah bekerja bersama AP selama 10 tahun.

Dia mengatakan, dia berulang kali ditanyai oleh penjaga keamanan tentang “asal etnisnya.”

Rekan-rekan AP, di tempat kejadian dan di biro Yerusalem, ditanya oleh para pembantu Netanyahu tentang agama Qena dan apakah dia seorang Muslim.

Qena telah mendaftar untuk acara itu sebelumnya dan diyakinkan dia akan diizinkan masuk.

“The Associated Press mengecam profil etnis dan agama yang mencolok dari seorang jurnalis AP dan menyerukan kepada kantor Perdana Menteri untuk segera menghentikan praktik-praktik bias semacam itu,” kata Lauren Easton, Direktur Hubungan Media AP.

Media internasional telah mengalami berulang kali pelecehan oleh keamanan Israel.

Selama bertahun-tahun, ada beberapa insiden agen keamanan yang memerintahkan jurnalis internasional dan Arab untuk menjalani pemeriksaan telanjang di kantor Netanyahu, selain masuk melalui detektor logam.

Baru-baru ini, setidaknya empat wartawan internasional dipaksa menjalani pemeriksaan telanjang di sebuah penyeberangan perbatasan Israel saat kembali dari Jalur Gaza.

The Foreign Press Association (FPA) yang mewakili wartawan yang bekerja untuk puluhan media internasional, mengutuk apa yang disebut “perilaku tercela dan tidak dapat dipertahankan.”

“Kami meminta kantor Perdana Menteri untuk segera meminta maaf dan mendesak kantor Duke of Cambridge untuk berbicara menentang perilaku ofensif ini, yang telah merusak kunjungan bersejarah. Cukup sudah,” kata FPA. (T/RI-1/P1)